Musda I HNSI Papua Selatan Digelar, Pemprov Dorong Peningkatan Produksi Ikan dan Penguatan Nelayan
Merauke, PSP – Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Papua Selatan digelar di Hotel Megaria, Merauke, Senin (15/6). Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum HNSI Laksamana TNI (Purn) Sumardjono.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD HNSI Papua Selatan, Taufik Latarissa, menegaskan bahwa HNSI hadir untuk memperjuangkan kepentingan nelayan dan mendorong sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor kemaritiman.
“Yang paling penting adalah bagaimana HNSI dapat bersinergi dengan seluruh stakeholder kemaritiman demi kepentingan nelayan di Papua Selatan,” ujarnya.
Terkait adanya kepengurusan HNSI lain yang sebelumnya telah dilantik dan dipimpin Wakil Gubernur Papua Selatan, Taufik mengatakan pihaknya menghormati seluruh organisasi yang memiliki legalitas dan menyerahkan penilaian kepada para nelayan.
Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan organisasi benar-benar menjalankan fungsi dasar untuk memperjuangkan kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir, termasuk Orang Asli Papua (OAP) yang hidup di wilayah pesisir Papua Selatan.
“Kami mengedepankan kolaborasi demi kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir. Kami juga tetap menghargai rekan-rekan yang telah dilantik pada kesempatan sebelumnya,” katanya.
Taufik menyebutkan, berdasarkan data yang dimiliki HNSI, terdapat lebih dari 300 pemilik kapal yang terdata di Papua Selatan. Jumlah tersebut merupakan data pemilik kapal, bukan jumlah armada, karena setiap pemilik memiliki jumlah kapal yang berbeda-beda.
Ia juga memastikan hubungan dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan berjalan baik dan tidak terdapat persoalan mendasar. HNSI, kata dia, terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh organisasi yang bergerak di bidang kemaritiman dan perikanan demi kemajuan daerah.
Mengenai legalitas organisasi, Taufik mengakui terdapat dua kepengurusan yang terdaftar. Namun pihaknya berpegang pada arahan pengurus pusat dan surat keputusan yang diterima dari kepengurusan nasional di bawah kepemimpinan Ketua Umum HNSI, Sumardjono.
“Kami akan tetap menjalankan organisasi dan bekerja sebagaimana mestinya untuk kepentingan nelayan di Papua Selatan,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong HNSI untuk berperan aktif meningkatkan produksi perikanan di daerah tersebut.
Pesan itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, saat mewakili Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, membuka Musda I HNSI Papua Selatan.
Dalam sambutannya, Guritno mengatakan musda menjadi momentum penting bagi HNSI Papua Selatan untuk menyusun program kerja dan memperkuat peran organisasi dalam mendukung kesejahteraan nelayan.
Ia berharap musda menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan ketersediaan ikan sebagai sumber protein bagi generasi muda.
“Ikan merupakan sumber protein yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Guritno menilai potensi perikanan Papua Selatan sangat besar karena didukung wilayah laut, sungai, dan rawa yang luas. Namun, produksi ikan yang dihasilkan nelayan saat ini masih perlu ditingkatkan.
Karena itu, ia berharap Musda I HNSI mampu merumuskan strategi peningkatan produksi perikanan sehingga kebutuhan ikan masyarakat dapat terpenuhi, bahkan membuka peluang ekspor ke luar negeri.
Selain peningkatan produksi, Guritno juga menyoroti regulasi sektor perikanan yang sebagian besar masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat pembangunan berbagai fasilitas penangkapan ikan juga masih bergantung pada pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah hanya memperoleh pendapatan dari sektor perikanan melalui pajak dan penerimaan lainnya. Karena itu, diperlukan dukungan anggaran yang lebih besar untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan nelayan.
“Mudah-mudahan ke depan pembangunan fasilitas nelayan dan perikanan dapat dilaksanakan lebih baik sesuai dengan pendapatan yang diterima daerah,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah pusat tetap memiliki tanggung jawab untuk membangun dan memfasilitasi kebutuhan nelayan di Papua Selatan.
Pada kesempatan itu, Guritno juga meminta para peserta musda memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai bahan penyusunan kebijakan sektor perikanan.
Selain itu, HNSI diharapkan memperkuat persatuan nelayan serta meningkatkan pembinaan terhadap nelayan Orang Asli Papua.
Guritno turut mendorong HNSI melakukan pendataan dan pengkajian terhadap warga pendatang yang tercatat sebagai nelayan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetapi tidak berprofesi sebagai nelayan.
“Ini menjadi perhatian bersama agar program dan kebijakan yang disiapkan benar-benar menyasar nelayan yang berhak sehingga kesejahteraan masyarakat nelayan dapat tercapai,” ujarnya.
Ia berharap HNSI terus memberikan masukan terkait regulasi dan kebutuhan nelayan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat guna mendukung pembangunan sektor perikanan yang lebih baik di Papua Selatan. [ERS-NAL]
