21 Juni 2024

Sengketa Pilkada Selesai di Bawaslu, Kristian Gebze : Ada kemungkinan lanjut melalui jalur partai

0

Felix Tethool

Merauke, PSP – Setelah seluruh permohonan pemohon Bakal Calon Bupati Kristian David Tarigan Gebze bersama Suyoto dalam sengketa Pilkada 2020 ditolak Bawaslu, calon perseorangan ini tidak melanjutkan kembali prosesnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

Dengan begitu, untuk saat ini tidak ada proses sengketa yang ditangani Bawaslu Kabupaten Merauke.

“Saat ini kita tidak ada tahapan lanjutan, karena tahapan lanjutan ini sekarang tahapan administrasi untuk calon perseorangan, sedangkan kita tidak punya itu. Dengan demikian kita tidak punya calon independen atau perseorangan karena mereka juga tidak melanjutkan proses itu ke PTUN Makassar,” ujar Kepala Devisi Sengketa Bawaslu Merauke Yeuw Felix Tethool di kantornya, lusa lalu.

Dikatakan Felix, dengan tidak dilanjutkan proses itu ke PTUN Makassar maka Bawaslu menganggap sengketa calon perseorangan di Bawaslu selesai. “Kami anggap sudah selesai,” tegas dia.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Merauke, Sabtu (14/3) menolak secara keseluruhan permohonan pemohon dalam hal ini pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kristian David Tarigan Gebze dan Suyoto.

Dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Merauke tahun 2020. Pembacaan putusan yang dibacakan majelis musyawarah selama 2 jam , dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi selama musyawarah sejak tanggal 6 Maret 2020 hingga 12 Maret 2020 lalu.

“Putusan majelis tetap dengan mempertimbangkan dan melihat semua fakta yang terjadi dalam musyawarah. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Divisi Sengketa Bawaslu Kabupaten Merauke Yeuw Felix Tethool, S.IP pada pembacaan putusan di Kantor Bawaslu Kabupaten Merauke.

Dikatakan Felix, jika pemohon keberatan dengan putusan yang diambil oleh majelis musyawarah, pihak pemohon bisa mengambil langkah selanjutnya di PTUN Makassar.

Dalam pembacaan putusan oleh anggota majelis musyawarah Tukidjo,SH, pemohon yang menyatakan telah menyerahkan dokumen syarat dukungan agar memenuhi syarat minimal jumlah dukungan sebanyak 14.853 tidak terbukti.

Kemudian, dalil pemohon yang menyatakan termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Merauke, tidak berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pemenuhan syarat atau memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dokumen dukungan bacalon perseorangan tidak dapat dinilai dan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan. Karena pengecekan jumlah dukungan dan persebaran tidak ada kewajiban melakukan koordinasi dengan dukcapil.

Meski, pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, majelis musyawarah yang berwenang memeriksa dan menutup permohonan sengketa, permohonan pemohon, tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Sementara itu, Kristian David Tarigan Gebze yang dijumpai wartawan usai pembacaan putusan mengatakan, akan membahas kembali langkah selanjutnya yang akan ditempuh.

“Nanti, kami akan bicarakan dengan tim. Karena ini semua ini dukungan dari tim dan teman – teman semua. Saya belum bisa membuat putusan hari ini,” ujar Kristian.

Dikatakan Kristian, dengan adanya keputusan itu, ada kemungkinan pihaknya akan mengambil dan memilih jalan lain untuk kembali maju sebagai bupati dan wakil bupati melalui jalur partai. “Ada kemungkinan (mencari partai) karena memangkan diatur PKPU 1 Tahun 2020 pasal 34 sudah dihapus, jadi bisa,” ujar Kristian. [ERS-NAL]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *