14 Juni 2024

Bantuan Covid-19 Tidak Merata, Ratusan Warga Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kabupaten Boven Digoel

0

Aksi demo yang dilakukan ratusan masyarakat di kantor DPRD Boven digoel. Foto: PSP/VER

Tanah Merah, PSP – Ratusan Masyarakat Kabupaten Boven Digoel secara spontan melakukan aksi unjuk rasa damai di halaman Kantor DPRD Kabupaten Boven Digoel, Senin, 22/6/2020. Aksi unjuk rasa disambut Langsung Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel, Athanasius Koknak Wikom, didamping Wakil ketua satu dan dua serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel.

Unjuk rasa yang dikoordinator oleh Okto Ogatumob, dalam orasinya menyampaikan kepada pihak DPRD Kabupaten Boven Digoel agar mengkroscek kembali data bantuan Sosial dari Pemerintah kepada masyarakat akibat Pandemi Covid1-19, karena mereka menilai, dalam proses pembagian bantuan sosial tersebut terjadi pendoubelan.

Selain itu, mereka minta juga kepada DPRD Kabupaten Boven Digoel agar dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat harus merata. Artinya mereka yang sudah mendapatkan bantuan langsung tunia, tidak boleh mendapatkan lagi bantuan Non Tunai. Selain itu dalam proses penyaluran bantuan minimal satu Kampung harus 50 persen mendapatkan bantuan. Karena bantuan yang saat ini dari tiga sumber dana yakni Dana Desa, Dana bantuan social dari Dinas Sosial dan APBD itu sendiri.

Menurutnya, dari tiga sumber dana yang ada jika di kelola dengan baik, tentu pembagian bantuan tersebut kepada masyarakat akan merata, dan tidak terjadi pendoubelan nama dalam penerima manfaat. Selain itu juga terkait dengan bantuan yang disalurkan kepada masyarakat, di daerah lain sudah masuk tahap ke dua sementara di boven digoel belum.

“Jadi kita rasa kecewa, karena dalam satu kampung itu ada yang terima bantuan dua kali, sudah dapat bantuan sembako, dapat lagi dari bantuan langsung tunai. yang dapat bantuan hanya 20 sampai 25 orang saja, inikan tidak adil,” ungkap Okto dengan nada kesal.

Sementara di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel, Athanasius Koknak Wikom mengatakan yang diinginkan dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam masa pandemic ini tidak terjadi kendala. Namun dengan adanya aksi ini, menjadi perhatian bagi DPRD. Tentu langkah yang harus diambil, mengundang tim gugus tugas kabupaten dan OPD terkait untuk duduk bersama dan mencari solusinya. Sehingga menjadi penting untuk diklarifikasi kepada masyarakat agar apa yang menjadi hak masyarakat dalam masa pandemic bisah tersalurkan.

“Ini harus kita duduk bersama, untuk kita bahas bersama. Namun pada dasarnya data ini yang sangat penting, dan ini harus kita undang dari OPD-OPD terkait untuk kita bahas bersama. Saya minta juga kepada masyarakat kalau ada masalah bisa datang langsung ke DPR, karena kita juga ada bentuk Pos Pengaduan di DPR,”ujarnya.(VER-NAL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *