20 Juni 2024

Inspektorat Ditugaskan Awasi Anggaran Covid dan Penyaluran Bansos

0

Drs. Irianto Sabar Gatang

Drs. Irianto Sabar Gattang

Merauke, PSP – Inspektorat Kabupaten Merauke memiliki peran dalam melakukan pengawasan menyangkut anggaran untuk penanganan Covid-19. Hal ini dilakukan dengan harapan ketika Virus Corona berakhir, tidak ada aparatur yang bermasalah dalam menggunakan anggaran selama penanganan Covid-19.

Hal itu harus dilakukan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/885/ij yang memberikan perintah kepada seluruh Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus di lingkungan pemerintah daerah.

“Tujuannya, agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan maupun dalam pemakaian anggaran dapat terkontrol dengan baik, dan lebih tepat sasarannya,” ujar Inspektur Inspektorat Merauke, Drs. Irianto Sabar Gattang ketika dijumpai di ruang kerjanya, Senin (11/5).

Menurutnya, ada beberapa tugas yang diberikan kepada inspektorat yakni, pertama, melakukan pengawasan dan pembinaan dalam bentuk asistensi yang berorientasi pada mitigasi resiko, dan pencegahan dalam pelaksanaan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020 dengan fokus kegiatan.

“Kita akan melihat, apakah dalam pembentukan gugus tugas ini sudah ada dokumen resminya, misalnya SK,” sebut dia.

Kedua, percepatan refocusing (memfokuskan kembali) anggaran. Dalam hal ini, inspektorat melakukan pengawasan, sehingga kaidah atau aturannya tidak dilanggar,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, dalam setiap pelaksanaan Covid-19, ada petugas Inspektorat yang mendampingi Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Merauke.

“Setiap bulan inspektorat harus melaporkan kepada BPKP dan Kemendagri. Kurang lebih kegiatan yang sudah berjalan satu bulan ini. Pemda Merauke melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah melakukannya sesuai kaidah yang diharapkan.

Sudah ada SK, sudah ada pernyataan tentang Kejadian Luar Biasa (KLB), melakukan refocusing anggaran, dan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19,” tandasnya. Kalau dilihat secara kasat mata, katanya, penyaluran bantuan sudah dilakukan dengan baik. “Dalam proses pengadaan, kami juga sudah mengawal dan melakukan review terhadap rencana pengadaan, baik APD (Alat Pelindung Diri), dan yang lainnya,” pungkas Inspektur. [ERS-NAL]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *