Hindari Salah Sasaran, Kampung Harapan Makmur Bahas Penerima BLT Bersama RK
Muskam Pembahasan Peserta Penerima BLT. Foto: PSP/WEND
Merauke, PSP – Pemerintah Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik melaksanakan musyawarah guna membahas penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersama Rukun Kampung (RK), di Kantor Kampung Harapan Makmur, Senin (4/5/2020). Pembahasan ini dilaksankan guna meminimalisir adanya masyarakat yang menerima double bantuan dari program lain.
Kepala Kampung Harapan Makmur, Drs Sutamto mengatakan bahwa sebelumnya ia telah memperolah data dari Distrik tentang masyarakat penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BNPT). Kemudian, dari data tersebut, dimusyarahkan kembali bersama seluruh RK berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.
“Kita dapat data program PKH dan BNPT yang akurat dari Distrik. Kemudian, kita marathon untuk mengadakan Musyawarah kempung (Muskam) khusus yang dibagi per RK. Ini supaya tidak tumpang tindih antara penerima BLT, penerima PKH dan penerima BNPT. Karena masing-masing yang sudah terima BLT tidak boleh menerima PKH maupun BNPT maupun sebaliknya,” ungkap Tamto, diruang kerjanya, Senin (4/5/2020).
Sutamto menambahkan, bahwa memang dikalangan masyarakat pasti akan menimbulakan keresahan. Pasalnya, menurutnya ada saja masyarakat yang seharusnya sudah tidak berhak menerima, namun masih merasa berhak menerima dan kemudian menuntut.
“Kemarin dari persatuan kepala-kepala kampung sudah diduga akan menimbulkan masalah. Karena pasti tidak akan benar-benar rata. Namun, kita dibatasi aturan, kita tetap mengacu pada aturan itu, ada 14 kategori, misalnya rumahnya masih papan, tidak berlantai, tidak mempunyai kamar mandi, atau WC nya cempung, dan yang lainnya, dari 14 kategori minimal memenuhi 9 kategori,” ujarnya.
Ia menyebutkan ada sekitar 100 kk yang nantinya akan menerima BLT. Kemudian, BLT akan dialokasikan 30 persen dari dana desa. Adapun 30 persen yang dialokasikan merupakan rasionalisasi dari program ruang terbuka hijau yang digagas oleh kampung.
“Disini penerima PKH ada 13 orang, BNPT 117 orang, dan yang diluar itu ada 100 kk yang akan menerima BLT. Alokasinya dari 30 persen dana desa, jadi sekitar 300 jutaan yang akan dialokasikan untuk BLT. Kami rasionalisasikan dari program RTH karena dari program itu dananya cukup besar,” pungkasnya. [WEND-NAL]
