Wamen Agraria dan Tata Ruang Lakukan Kunker ke Merauke

Wamen : Saya datang untuk mempelajari tanah adat

Merauke, PSP – Sejak Jumat, 23 Oktober 2020 Wamen (Wakil Menteri) Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra bersama rombongan sudah berada di Kabupaten Merauke. Setibanya di Merauke, Wamen langsung bertolak ke Kabupaten Boven Digoel meninjau lokasi potensi redistribusi dan meninjau calon Kantor Pertanahan Kabupaten Boven Digoel.

Dari sana, Wamen yang turut didampingi Kepala Kantor BPN Provinsi Papua John Wicklif dan Kepala Kantor BPN Merauke Eduard Albert Dimo, kemudian bertolak kembali ke Merauke tepatnya di Kampung Isano Mbias Distrik Tanah Miring, Sabtu (24/10)

Kunjungan Wamen ke Papua khususnya di Merauke merupakan dalam rangka Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Di Kampung Isano Mbias, Wamen langsung disambut warga disana.

Dalam kesempatan itu, Wamen Surya Tjandra langsung memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan unek-uneknya.

4 dari 5 orang warga berprofesi sebagai petani yang berkesempatan berbicara dihadapan Wamen, mengeluh mengenai beras mereka yang begitu banyak menumpuk di rumah tapi tidak dapat dijadikan uang.

Sementara, satu orang warga diantara kelima orang itu meminta solusi ke Wamen Surya Tjandra soal tanah yang sudah dibeli dan berbadan hukum dalam hal ini sertifikat masih diklaim menjadi tanah adat milik masyarakat adat. Yang membuat mereka terpaksa menghentikan penggunaan tanah tersebut.

Kurang lebih 2 jam dari pukul 20.00 Wit hingga 22.00 Wit Wamen Surya Tjandra mendengar keluh kesah petani mengenai penumpukan beras.

Para petani berharap, Wamen Surya Tjandra yang dinilai memiliki kapasitas berkoordinasi di pusat menyampaikan keluhan petani mengenai penumpukan beras di Merauke kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Sontak hal itu membuat Wamen Surya Tjandra  merasa kaget dan iba.

Wamen Surya Tjandra, mengatakan kedatangannya untuk mempelajari masyarakat dan tanah adat.

“Papua tidak ada yang kosong, sekarang kami ada ditahap harus mulai menghargai itu, dan saya datang untuk mempelajari masyarakat adat maupun tanah adat,” ujar Surya Tjandra dihadapan warga transmigrasi di Isano Mbias.

Menurut Wamen, persoalan mengenai tanah sertifikat namun masih diklaim oleh adat, secara ideal solusinya dibeli oleh pemerintah kemudian diberikan ke masyarakat.

“Tapi saya fikir kalau begini semua masyarakat jadi korban. Tapi sejak otonomi khusus memang sudah ada perhatian lebih bahkan presiden, baru mengeluarkan intruksi presiden di september 2020 lalu, agar ada percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Salah satu yang menjadi penting mulai memahami persoalan adat dan tanah adat ini bahwa kita ingin ada kepastian juga ada perlindungan,” kata Wamen.

Dikatakan Wamen, sedianya persoalan demikian sudah dipikirkan sejak 5 tahun lalu, sebab presiden memiliki program penyelesaian tanah transmigrasi.

“Cuma dari target 100 persen baru 21 persen selesai seluruh Indonesia. Sejak saya ditunjuk sebagai koordinator pelaksana GTRA sudah 15 kali rapat dengan kementrian transmigrasi membahas soal seperti ini. Ada sekitar 16 tipe masalah salah satunya seperti ini. Dan sekarang kami baru mengumpulkan masalah belum sampai eksekusi solusi. Kami akan catat persoalan ini,” kata Wamen.

Begitupun tentang beras, sambung Wamen, akan langsung membuat surat yang ditujukan ke Kepala Bulog Republik Indonesia Budi Waseso.

“Soal beras ini saya akan langsung buat surat ke pak Buwas dan akan tembusan ke wakil Presiden karena di inpres wakil presiden ditugaskan sebagai ketua percepatan pembangunan di Papua,” kata Wamen. Namun, disamping itu, Wamen mengingatkan, bahwa semua masyarakat harus bersahabat dengan adat istiadat setempat. “Jadi saya fikir melalui musyawarah bisa dilakukan, memang sejauh ini Papua kurang diperhatikan kalau bisa dibilang,” pungkas Wamen. [ERS-NAL]