Perangi Stunting, Pemda Boven Digoel Gelar Rapat Rembuk Stanting dengan Lintas Sektor

Tanah Merah, PSP – Pemda Boven Digoel gelar rapat rembuk Stunting di Aula kantor Bupati kemarin, dalam rapat tersebut melibatkan seluruh Kepala OPD di Lingkup Pemda Boven Digoel

Asisten II Bidang Ekonomi dan pembangunan  Setda Boven Digoel, Ir. Fahrudin Isnanto saat membacakan sambutan bupati pada pembukaan Rembuk Stunting mengatakan, Stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, merupakan masalah serius yang dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif anak. Berdasarkan data gizi daerah 2025, prevalensi stunting di kabupaten boven digoel masih berada di kisaran 20,5 persen dengan 661 kasus, di atas rata-rata target nasional tahun 2029 mencapai 14,2 persen, ini tentu menjadi PR untukndiselesaikan bersama.

Dikatakan Isnanto, tujuan dilakukan Rembuk stunting adalah untuk  mengevaluasi capaian intervensi gizi dan kesehatan yang telah berjalan. Diantaranya memetakan kendala lapangan baik dari sisi ketersediaan pangan, akses pelayanan, maupun pola asuh. Menyusun rencana aksi terpadu yang konkret, terukur, dan berjangka pendek, menengah, serta jangka panjang.

“Untuk berperang melawan stunting, semua lintas sektor harus ikut berperan. Mulai dari Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Perikanan, Pekerjaan Umum, dan Sosial, serta perwakilan masyarakat. Untuk itu, ditegaskan kepada kader Posyandu dan bidan desa harus terus diberdayakan, diberikan pelatihan dan insentif yang memadai agar mampu melakukan deteksi dini, pendampingan, dan konseling gizi,”ungkapnya.

Ditegaskan Isnanto, agar Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Dinas Sosial saya minta memperkuat program bantuan sosial, serta program ketahanan pangan keluarga melalui pengembangan pekarangan gizi dan diversifikasi makanan lokal. Dinas pendidikan diharapkan memasukkan edukasi pola asuh dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dalam kurikulum paud dan tingkat dasar. Sementara Dinas Perumahan dan Pemukiman agar segera menyiapkan program pembangunan rumah layak huni dengan skala prioritas bagi keluarga yang terkena dampak stunting. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diminta untuk programkan pembangunan MCK, dan sanitasi air bersih agar memprioritaskan kampung yang didalamnya banyak terdapat kasus stunting. Dan forkopimda dan kepala kampung segera menyiapkan kebijakan alokasi anggaran desa untuk program penurunan stunting, serta menegakkan regulasi atas sanitasi dan akses air bersih.

“Saya percaya, dengan kemauan keras, kerja sama lintas sektor, dan komitmen, serta niat baik dan tulus kita semua, kita dapat menurunkan angka stunting di boven digoel hingga di bawah target nasional pada tahun 2029,”tutupnya.[VER-NAL]