KTNAI Kecam Keras Rencana Pempus akan Impor Beras

Merauke, PSP – Kontak Tani Nelayan Andalan Indonesia (KTNAI) Merauke mengecam keras atas rencana pemerintah pusat untuk mengimpor satu juta ton beras ke Indonesia. Psalnya, stok beras di Indonesia, khususnya di Merauke melimpah dan bahkan hasil panen petani  seringkali tak terbeli.

Ketua KTNAI Merauke, Slamet Purwadi menuding bahwa pemerintah tidak paham dan menyalahi undang-undang yang dibuatnya sendiri. Alih-alih melindungi dan mensejahterakan kehidupan petani, yang terjadi malah mecekik dan menyusahkan kehidupan petani.

“Saya pikir itu sudah menyalahi udang-undang, jadi rupanya undang-undang itu belum dipahami justru oleh pemerintah sendiri. Kita ingin melindungi petani. Kita harap pemerintah tidak mendatangkan produk yang sama dari luar. Sebab saat ini kita lagi panen malah mendatangkan dari luar,” terangnya, melalui sambungan telepon, Selasa (16/3/2021).

Atas rencana impor ini, Slamet mengaku akan berdampak secara signifikan terhadap kehidupan petani. ia menilai bahwa pasar beras Merauke akan semakin terpuruk sebagaimana musim penen yang lalu.

 “Aduh kasian, jadi beras bisa tidak laku disini. Jadi ini sama saja kita tidak memberdayakan petani, dan tidak melindungi petani. Pertanian tanpa pasar adalah berdosa, nah sekarang justru pasar ini diguyur dari luar, nah sekarang petani mau menjual kemana,” ketusnya.

Ia menambahkan, seyogianya pemerintah sudah bisa belajar dari kondisi pemasaran petani pada musim penen sebelumnya. Ia berharapan pemerintah membatu petani pada bagian pemasaran hasilnya. Menurutnya pemasaran hasil sudah bukan menjadi tugas petani. petani tugasnya hanya memproduksi.

“Jadi sekarang petani sudah bisa mewujudkan angan-angan Merauke menjadi lumbung pangan nasional. Nah kalau begitu sekarang cobalah dibuat pasar, dimanfaatkan pasar lokal, dan pasar nasiolan, syukur-syukur pasar internasional. Itu adalah tugas pemerintah. Nah kalau sudah meyangkut itu berarti petani sudah tidak bisa mengatasi pasar,” tambahnya.

Selain itu, ia berharap baik dari BUMD, atau investor juga dapat berperan dalam membantu permasalahan pemasaran hasil dari petani. Tak jarang, untuk bisa menam, petani harus berhutang dan baru akan membayarnya usai hasil penennya laku terjual.

“Petani untuk usaha dan menanam kan kadang harus kredit, jadi pasarnya ya tolong yang dibantu pemerintah. Biar sirkuslasi petani itu lancar dan bisa mengembalikan kedit dan ekonomi juga bisa lancar,” pungkasnya. [WEND-NAL]