Ini Sejumlah Perintah Gubernur kepada Sekda Papua Selatan dalam Rakor TAPD
Merauke, PSP – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menanggapi satu per satu pokok-pokok pikiran (pokir) yang disampaikan Ketua DPRP Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun, dalam rapat koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRP di Salor, Kamis (23/4).Terkait pokir pembangunan jalan masuk Kantor Sekretariat DPRP Papua Selatan, Apolo menjelaskan bahwa pada tahun ini Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya akan melanjutkan penyelesaian Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) serta penataan kawasan.Penataan tersebut meliputi area depan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor sebagai pusat pemerintahan, termasuk pembangunan jalan melingkar, penanaman pohon, taman, serta kolam retensi di sekitar kawasan.Namun, ia menyebutkan pekerjaan tersebut masih dalam tahap kontrak dan diperkirakan mulai berjalan pada bulan depan. Selain itu, pelaksanaan juga menunggu penyelesaian pemeriksaan terperinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).“Sementara ini, atas permintaan pimpinan DPRP, kita sedang mengerjakan jalan sementara,” ujarnya.Untuk pokir terkait penataan interior ruangan DPRP Papua Selatan, Apolo meminta Sekretaris Daerah, Ferdinandus Kainakaimu, agar mengakomodir dan menindaklanjuti kebutuhan tersebut.Sementara itu, terkait pokir mengenai peran dan dampak APBD terhadap penetapan harga, Apolo menjelaskan bahwa kondisi global turut memengaruhi biaya, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).Menurutnya, perubahan harga tersebut perlu menjadi perhatian TAPD untuk disesuaikan dalam APBD Perubahan.“Hal ini tentunya perlu dilihat kembali oleh TAPD agar bisa disesuaikan dalam APBD perubahan nanti,” katanya.Terkait pokir terakhir mengenai kemitraan komisi DPRP dengan organisasi perangkat daerah (OPD), Apolo menegaskan pentingnya kehadiran pimpinan OPD dalam rapat bersama DPRP sebagai bagian dari fungsi pengawasan.Ia meminta Sekda untuk memberikan perhatian serius dan peringatan kepada pimpinan OPD yang tidak hadir dalam rapat.“Kalau ada laporan dari pimpinan DPRP bahwa pimpinan OPD tidak hadir, harus ada tindakan tegas. Semua harus bersinergi,” tegasnya. [ERS-NAL]
