Gubernur Papua Selatan Minta Alokasi Anggaran Pendataan OAP dan Karyawan Perusahaan

Merauke, PSP – Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalokasikan anggaran khusus untuk pendataan Orang Asli Papua (OAP) serta karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan di wilayah Papua Selatan.

Permintaan itu disampaikan Apolo saat memimpin rapat melalui zoom meeting bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Rabu (15/4).

Ia menegaskan pentingnya pendataan yang akurat, mengingat masih banyak penduduk, khususnya pekerja di perusahaan, yang belum tercatat secara resmi.

“Belasan hingga puluhan ribu karyawan di Papua Selatan belum terdata. Ini berdampak langsung pada perhitungan APBD,” ujarnya.

Apolo menjelaskan, jumlah penduduk menjadi salah satu indikator utama dalam perhitungan dana perimbangan oleh Kementerian Keuangan, selain luas wilayah dan tingkat kesulitan daerah.

“Kalau data penduduk valid dan akurat, maka APBD kita bisa meningkat,” katanya.

Untuk itu, Pemprov Papua Selatan mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Papua Selatan serta instansi terkait lainnya melakukan pendataan menyeluruh, termasuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu.

Apolo juga menyoroti perbedaan data pemilih di Kabupaten Asmat, di mana jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 14 Februari 2024 mencapai 82 ribu, namun menurun menjadi sekitar 60 ribu pada Pilkada beberapa bulan kemudian.

“Perbedaan ini harus dikaji dan dikoordinasikan, karena datanya berubah signifikan,” ujarnya.

Ia juga meminta pendataan difokuskan di wilayah industri seperti Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke, yang memiliki banyak tenaga kerja.

Selain berdampak pada peningkatan APBD, data kependudukan yang akurat juga berpengaruh pada alokasi kursi legislatif serta perencanaan pembangunan berbasis dana Otsus.

“Tanpa data OAP yang valid, program yang didanai Otsus tidak akan tepat sasaran,” kata Apolo.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan, dr. Benedicta C. Herlina Rahangiar menyatakan kebutuhan data penduduk sangat penting dalam perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan.

Menurutnya, pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) sangat bergantung pada jumlah penduduk, sementara di lapangan masih banyak warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Data penduduk juga berpengaruh pada pembiayaan BPJS Kesehatan dan pembangunan fasilitas kesehatan,” ujarnya. [ERS-NAL]