Ribka Haluk Sebut Pusat Pemerintahan PPS Sangat Jauh dari Kota Merauke, Minta Pemerintah Gerakkan Potensi
Merauke, PSP – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar memaksimalkan penyerapan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan menghindari terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), karena dapat berdampak pada berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat.
“Pemerintah daerah harus memperhatikan penggunaan anggaran. Jangan sampai ada SiLPA dana Otonomi Khusus,” tegas Ribka Haluk saat Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, jajaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Papua Selatan, Rabu (15/7).
Ribka mengatakan, berdasarkan pemantauannya, Papua Selatan telah memperoleh dukungan dana Otsus yang cukup besar dari pemerintah pusat. Karena itu, pemanfaatan anggaran harus dilakukan secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Menurutnya, apabila terjadi SiLPA dana Otsus yang berujung pada pengurangan alokasi anggaran, maka ruang fiskal pemerintah daerah akan semakin terbatas sehingga menyulitkan gubernur dalam menjalankan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Untuk itu, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola dana Otsus agar meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan program sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan maksimal.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga menyampaikan komitmennya untuk kembali melakukan kunjungan kerja ke Papua Selatan guna memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada birokrasi, tetapi juga memerlukan dukungan sektor swasta sebagai penggerak ekonomi.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita menggerakkan seluruh potensi yang ada, apalagi pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan kini berada cukup jauh dari pusat Kota Merauke,” ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu duduk bersama untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Wamendagri juga memastikan akan kembali bertemu dengan para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Papua Selatan guna membahas langkah-langkah penguatan tata kelola pemerintahan dan fiskal daerah. [ERS-NAL]
