Pemprov Papua Selatan Minta Bupati Tetapkan Rencana Aksi SPM
Rapat koordinasi progres pelaksanaan SPM di Papua Selatan
Merauke, PSP – Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra Setda Provinsi Papua Selatan meminta para bupati di empat kabupaten segera menetapkan rencana aksi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro, Karmin Eko Wador, dalam rapat koordinasi progres pelaksanaan SPM yang digelar di Hotel Halogen Merauke, Senin (13/4).
Rapat koordinasi itu diikuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan serta perwakilan dari empat kabupaten.
Karmin menegaskan, SPM merupakan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Kalau bicara SPM, berarti kita bicara urusan wajib yang harus dipenuhi pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, air bersih, hingga urusan sosial,” ujarnya.
Ia menyebut, Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menetapkan rencana aksi SPM dan meminta OPD untuk segera mendorong para bupati agar menetapkan hal serupa di tingkat kabupaten.
“Kami sudah menetapkan rencana aksi SPM. Teman-teman di OPD diharapkan dapat mendorong bupati untuk segera menetapkannya,” kata Karmin.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya integrasi perencanaan SPM ke dalam skema anggaran, termasuk melalui mekanisme block grant.
Menurutnya, selama ini masih kerap terjadi alokasi anggaran yang tidak terakomodasi secara optimal di OPD, sehingga berdampak pada pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Rakor tersebut diharapkan dapat mempercepat implementasi SPM secara menyeluruh di Papua Selatan, terutama dalam memastikan layanan dasar masyarakat terpenuhi secara maksimal. [ERS-NAL]
