Pemprov Papua Selatan Gelar Forum Perangkat Daerah Susun RKPD 2027

Merauke, PSP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggelar rapat Forum Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2027. Di kantor Gubernur Papua Selatan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Kabupaten Merauke, Selasa (14/4).

Mewakili Gubernur Apolo Safanpo, Asisten I Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mengatakan forum ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPD 2027.

Ia menjelaskan, sebelumnya telah digelar konsultasi publik pada 7 April 2026 yang menghasilkan kesepakatan tema pembangunan, yakni percepatan dan pemerataan akses serta kualitas pelayanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal berbasis masyarakat adat.

Selain itu, ditetapkan lima prioritas pembangunan daerah, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah dan kewirausahaan, tata kelola pemerintahan, perlindungan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas.

Menurut Guritno, pelaksanaan forum ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur sinkronisasi program dan kegiatan antar perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Forum ini sangat penting untuk menyelaraskan program, sinkronisasi lintas sektor, serta menyepakati kegiatan prioritas yang akan masuk dalam RKPD 2027,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembahasan dalam forum mencakup rancangan awal rencana kerja (renja) perangkat daerah guna memastikan kesesuaian dengan rancangan awal RKPD yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Lebih lanjut, Guritno menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam perencanaan pembangunan, termasuk penyelarasan program yang didanai melalui APBD maupun dukungan APBN.

Sebagai provinsi baru, Papua Selatan memiliki tantangan sekaligus peluang dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pelayanan publik.

“Diperlukan koordinasi yang kuat dan komitmen bersama agar program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk aktif memberikan masukan dalam forum tersebut, agar perencanaan pembangunan yang dihasilkan lebih terukur, sinergis, dan berorientasi pada hasil. Forum Perangkat Daerah Provinsi Papua Selatan 2027 secara resmi dibuka oleh Guritno dengan penabuhan tifa mewakili gubernur. [ERS-NAL]