Di Haju Mappi Masyarakat Keluhkan Anak Tidak Sekolah dan Minim Listrik

Merauke, PSP – Masyarakat di Distrik Haju, Kabupaten Mappi, Papua Selatan, mengeluhkan masih banyak anak yang tidak bersekolah serta belum meratanya aliran listrik di wilayah tersebut. Keluhan itu disampaikan langsung kepada Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, saat kunjungan rombongan Pemerintah Provinsi Papua Selatan ke distrik tersebut, Senin (9/3).

Kepala Distrik Haju, Tarsis Regoi, menjelaskan kondisi wilayah serta sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat setempat. Ia menyebutkan Distrik Haju terdiri dari 19 kampung yang dihuni oleh tiga suku besar.

Menurutnya, beberapa fasilitas dasar sebenarnya sudah tersedia, seperti UPTD Puskesmas dan sekolah menengah pertama (SMP). Namun, dukungan pembangunan dari pemerintah daerah dinilai masih belum maksimal.

“Haju merupakan distrik lama yang kemudian melahirkan Distrik Asue. Ke depan juga direncanakan akan dimekarkan lagi menjadi tiga distrik baru,” ujar Tarsis.

Ia juga menekankan harapan masyarakat asli Papua agar dana Otonomi Khusus dapat dirasakan langsung oleh warga, mengingat mayoritas penduduk di distrik tersebut merupakan Orang Asli Papua (OAP).

Selain itu, kondisi infrastruktur menjadi perhatian. Kantor distrik yang saat ini digunakan masih merupakan bangunan lama sejak wilayah tersebut berada di bawah administrasi Kabupaten Merauke. Sementara akses jalan yang ada telah lama dibangun dan belum pernah mendapat perbaikan.

“Yang paling dirasakan masyarakat saat ini adalah kebutuhan penerangan. Banyak kampung yang belum menikmati aliran listrik secara merata,” katanya.

Keluhan serupa juga disampaikan Pastor Paroki Haju, Pst. Jeck Java Pro. Ia mengatakan masyarakat di wilayah itu selama bertahun-tahun belum menikmati layanan listrik yang memadai.

Ia mengungkapkan kondisi pendidikan yang memprihatinkan, termasuk masih adanya anak-anak yang belum bisa membaca. Selain itu, gereja yang telah dibangun dua tahun lalu belum dapat digunakan karena belum memiliki kursi dan bangku.

“Banyak juga masyarakat yang tidak bisa hadir karena masih berada di dalam hutan mencari kayu gaharu untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ujarnya.

Warga lainnya, Adrianus Mani, mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penyediaan transportasi udara menggunakan pesawat jenis Cessna untuk membantu mobilitas masyarakat di wilayah pedalaman.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, mengatakan program “Kampung Terang” yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Boven Digoel akan diterapkan di Kabupaten Mappi pada tahun ini.

Menurutnya, pemerintah provinsi akan memberikan perhatian lebih kepada Kabupaten Mappi meskipun pembangunan masih menghadapi keterbatasan anggaran.

Ia menjelaskan, dalam dua tahun terakhir terjadi efisiensi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Selatan. Dari total anggaran sekitar Rp900 miliar, hanya sekitar Rp700 miliar yang dapat digunakan.

“Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk pembayaran gaji dan insentif pegawai. Sisa sekitar Rp200 miliar harus dibagi ke seluruh OPD untuk menjalankan program pembangunan,” ujarnya. Selain itu, pemerintah provinsi juga telah mengalokasikan dana hibah sekitar Rp16 miliar untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan di daerah. [ERS-NAL]