Kesbangpol Gelar FGD IDI untuk Rumuskan Kebijakan Demokrasi

Merauke, PSP – Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi perumusan kebijakan daerah.

Hal itu disampaikan Asisten I Setda Papua Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Joko Guritno, saat mewakili Gubernur Apolo Safanpo membuka FGD IDI yang digelar Badan Pusat Statistik Provinsi Papua bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Selatan di Hotel Corein, Merauke, Selasa (3/3).

“Melalui FGD ini diharapkan lahir sesuatu yang bermanfaat bagi kebijakan umum di provinsi ini, agar masyarakat dapat hidup berdemokrasi dengan baik,” ujar Guritno.

Ia menegaskan Indeks Demokrasi Indonesia penting karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Karena itu, pelaksanaan demokrasi di daerah harus tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.

Menurutnya, demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa batas, melainkan keterbukaan, saling menghargai, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berpikir, dan menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.

Guritno mengapresiasi sinergi antara BPS Papua, Kesbangpol Papua Selatan, dan instansi terkait dalam penyelenggaraan FGD tersebut.

Ia berharap forum itu mampu memperjelas batasan, ukuran, serta indikator demokrasi sebagai acuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penyampaian data yang akurat oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Data yang tidak sesuai kondisi lapangan, kata dia, dapat berdampak pada kebijakan yang tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan persoalan di masyarakat. “Setelah kegiatan ini harus ada rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi gubernur dalam menetapkan kebijakan yang tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya. [ERS-NAL]