JPT Pelabuhan Merauke Mogok Kerja, Sayangkan Tak Ada Sikap Tegas KSOP 

Merauke, PSP – Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) di Merauke meminta KSOP Kelas IV Merauke menunjukkan perannya dalam menyelesaikan masalah yang ada di objek vital dalam hal ini Pelabuhan.

Aksi itu berlangsung setelah masuknya keluhan-keluhan dari JPT kepada asosiasi dalam hal ini ALFI/ILFA. Aksi itu juga menganggap KSOP sebagai pemilik otoritas sama sekali tidak menunjukkan kebijaksanaannya.

Hal ini disuarakan dalam aksi damai Kamis (26/2) protes terhadap kenaikan sejumlah komponen biaya yang diberlakukan pihak pelayaran peti kemas yang memberatkan pelaku usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) di Merauke.

Diketahui, perusahaan pelayaran baik SPIL, Tanto, dan Temas menaikkan biaya 3 komponen dan membebankan nya kepada JPT. Ketiga komponen itu yakni biaya Delivery Order (DO), biaya cleaning, dan biaya demurrage.

“Kami sayangkan, pihak KSOP. Kami harapkan sebenarnya kepala KSOP harus tegas, karena beliau memiliki otoritas yang sedianya harus mengambil sikap,” kata Ketua DPC ALFI/ILFA Merauke Abi Bakri Alhamid dalam aksi damai itu.

Biaya DO yang semula Rp100 ribu dinaikkan menjadi Rp200 ribu. Sementara biaya cleaning, contoh pengiriman dari Merauke ke luar dikenakan pula biaya Rp 200 ribu sementara pekerjaan cleaning sama sekali tidak tersedia.

“Jadi KSOP harus mengambil sikap, karena selama beliau menjabat kami merasa belum ada sesuatu yang dia buat. Maaf. Tapi ini keluhan kami,” pesannya.

Dikatakan, Penerapan berbasis online sedianya mengefisienkan biaya logistik, tapi ini malah dinaikkan seratus persen. “Untuk print pun kami yang print, sementara sekarang semua sudah by sistem. Sementara biaya cleaning, dikenakan pula biaya Rp 200 ribu sementara pekerjaan cleaning sama sekali tidak ada, dengan alasan pihak pelayaran di luar baru akan di cleaning, harusnya dibersihkan dulu disini baru barang dikirimx Kemudian biaya demmurage pun bagi kami belum pantas dinaikkan, sebab depo disini pun sangat kecil,” tuturnya.

Dilanjutkan agar jangan ada pihak-pihak mengambil kesempatan dalam persoalan ini. Sebab, yang terkena dampak nantinya adalah masyarakat.

“Kami minta jangan memanfaatkan situasi yang ada. Jadi kami minta kenaikan ini dibatalkan,” tegasnya.

Dampak dari kenaikan 3 komponen itu nantinya kata Abi, harga barang akan turut naik , terlebih di Merauke sekarang ini perekonomian sedang tidak baik-baik saja.

Atas aksi itu, pihak JPT memutuskan mogok kerja dan akhrinua menyebabkan lumpuhnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Merauke.

Dari pantauan media ini, pintu masuk keluar pagar gerbang Pelabuhan Merauke ditutup.

Kepala KSOP Kelas IV Merauke, Capt Julivan Ch. L. Salindeho mengaku persoalan itu merupakan permasalahan antara pelayaran dengan JPT.

“Itu urusan B to B antara mereka. Bukan ranah kami. Kami sudah sempat melakukan mediasi kedua belah pihak namun tidak ada kesepakatan,” kata Julivan.

Terkait keberadaan KSOP yang diharapkan memberikan dampak bagi masyarakat dan JPT, Julivan menyebut KSOP hanya lah regulator yang memposisikan diri sebagai penengah “Gini, kita pada prinsipnya berada di tengah dan tidak memihak siapa – siapa dan kami tidak ada kepentingan,” kata Julivan. [ERS-NAL]