Petani PSN di Merauke Harus Ngutang Tebus Pupuk dan Beli BBM

Petani: Uangnya tidak ada Pak !

Merauke, PSP– Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang ditetapkan sebagai kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN), masih menghadapi persoalan serius di sektor pertanian.

Penyerapan pupuk subsidi tercatat rendah, sementara banyak petani mengaku kesulitan modal hingga harus berutang untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) selama musim tanam.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kampung Candra Jaya, Suwito, mengatakan ketersediaan pupuk subsidi di Merauke sejatinya dalam kondisi aman.

Namun, keterbatasan keuangan membuat petani tidak mampu menebus pupuk yang telah disiapkan pemerintah.

“Kalau pupuk aman, tapi memang uang yang tidak ada pak untuk petani menebus pupuk. Hampir semua kampung merata seperti itu,” ujar Suwito.

Ia mengungkapkan, persoalan utama yang dihadapi petani saat ini adalah kondisi keuangan. Untuk membeli BBM saja, banyak petani terpaksa berutang, baik ke bank maupun ke pengusaha penggilingan padi.

“Masalahnya memang di keuangan. Untuk beli BBM saja, petani masih banyak yang berutang ke sana-sini, ke bank dan juga ke pengusaha gilingan,” katanya.

Saat ini, petani di Merauke tengah memasuki musim tanam pertama. Sebagian besar tanaman padi dilaporkan telah berusia lebih dari satu bulan.

Sementara itu, penyerapan pupuk subsidi di Kabupaten Merauke hingga kini belum mencapai 50 persen dari total kuota yang tersedia. Untuk tahun 2025, pemerintah menetapkan kuota pupuk subsidi bagi Merauke lebih dari 11 ribu ton, namun realisasi penyalurannya masih tergolong rendah.

Distributor pupuk subsidi di Merauke, Muhammad Irwan, menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan pupuk. Selain masih adanya stok pupuk milik petani dari tahun sebelumnya, penurunan daya beli petani juga menjadi penyebab utama.

“Sempat terjadi peningkatan penebusan pupuk oleh petani pada September 2025 lalu, tetapi belum mampu mengangkat realisasi penyerapan hingga 50 persen,” kata Irwan.

Ia menegaskan, saat ini tidak ditemukan persoalan kelangkaan pupuk subsidi di Merauke, mengingat serapan pupuk masih jauh dari target yang ditetapkan. Kondisi tersebut, menurutnya, juga terjadi pada tahun 2024.

“Tidak ada lagi istilah kelangkaan pupuk, karena serapannya saja tidak sampai 50 persen,” ujarnya. [ERS-NAL]