DPR Papua Selatan Minta Pemerintah Pusat Hormati Hak Lokal di Lokasi PSN Merauke
Merauke, PSP – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Selatan meminta pemerintah pusat untuk menghargai hak-hak masyarakat lokal dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke.
DPR menegaskan seluruh tahapan program harus dilalui secara utuh agar dapat diterima oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Provinsi Papua Selatan, Heribertus Silubun, menanggapi maraknya penolakan masyarakat di sejumlah lokasi PSN di Merauke.
Menurut Heribertus, penolakan terjadi karena adanya lompatan tahapan dalam pelaksanaan program, sehingga menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat yang merasa hak-haknya diabaikan.
“Yang terjadi saat ini ada tahapan-tahapan yang dilompati. Akibatnya masyarakat kecewa dan merasa hak mereka diambil begitu saja,” ujar Heribertus.
Ia menegaskan DPR Provinsi Papua Selatan mendukung masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka, khususnya yang berkaitan dengan tanah dan ruang hidup.
Heribertus juga mengungkapkan DPR sempat mengalami kesulitan saat hendak melakukan peninjauan langsung ke lokasi PSN di Distrik Wanam. Bahkan, kata dia, untuk memastikan kondisi di lapangan, pihaknya harus melakukan pemantauan dari udara.
“Waktu itu kami kesulitan masuk ke lokasi, sehingga bersama Pak Edo dan Pak Komar kami mencarter pesawat untuk melihat dari atas luas hutan yang sudah ditebang, namun belum dimanfaatkan,” katanya.
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Heribertus menyebutkan hanya sekitar 8 hingga 12 hektare lahan yang digunakan sebagai percontohan.
Sementara itu, pembukaan lahan untuk persawahan telah dilakukan di area yang cukup luas, namun hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal. “Kondisinya sekarang masih sama, pembukaan lahan sudah ada, tapi belum diapa-apakan,” ujarnya. [ERS-NAL]
