Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Berpotensi Tak Terealisasi Sepenuhnya ?

Merauke, PSP – Ketua DPR Provinsi Papua Selatan, Heribertus Silubun, bilang komunikasi antara DPR dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan berjalan dengan baik, termasuk dalam pembahasan usulan program daerah kepada pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Heribertus menanggapi langkah Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang mengusulkan sedikitnya 28 program daerah kepada pemerintah pusat untuk dibiayai melalui skema Program Strategis Nasional (PSN), menyusul melemahnya kondisi keuangan daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran.

“Komunikasi antara DPR dan pemerintah daerah selalu berjalan. Kami selalu berbagi informasi terkait berbagai kebijakan dan usulan tersebut,” kata Heribertus, di Halogen Hotel, Rabu (7/1).

Namun demikian, Heribertus mengakui tantangan utama saat ini adalah kepastian apakah seluruh usulan program tersebut dapat diakomodasi oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, sebab hampir semua daerah di Indonesia juga mengajukan usulan serupa ke kementerian terkait.

“Kesulitannya sekarang apakah usulan-usulan itu bisa dipastikan akan diakomodasi atau tidak, karena semua daerah pasti mengadu ke kementerian untuk memperjuangkan aspirasinya,” ujarnya.

Heribertus juga menyebutkan, dampak efisiensi anggaran menyebabkan sejumlah visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan berpotensi tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.

“Pasti (ada program visi dan misi gubernur dan wakil gubernur yang tidak bisa terlaksana, red) karena kondisi keuangan daerah sudah tidak mampu, mengingat anggaran yang terbatas. Kalau anggaran cukup, tentu visi dan misi itu bisa direalisasikan,” jelasnya.

Seperti diketahui, total APBD Papua Selatan tahun 2026 mencapai Rp 920 miliar lebih. Dari jumlah itu, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 140 miliar lebih yang bersumber dari pajak daerah. Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat tercatat Rp 726 miliar lebih.

Dalam komponen belanja, alokasi untuk belanja pegawai mencapai Rp 299 miliar lebih.

Rinciannya meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 155 miliar lebih, tambahan penghasilan ASN Rp 83 miliar lebih, gaji DPR Papua Selatan Rp 42 miliar lebih, gaji MRP Papua Selatan Rp 13 miliar lebih, serta gaji dan tunjangan kepala daerah sebesar lebih dari Rp 939 juta lebih.

Sebelumnya, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyebut terdapat 28 program daerah yang diusulkan agar masuk dalam Program Strategis Nasional.

“Programnya adalah program daerah, tetapi kami usulkan menjadi program strategis nasional,” kata Safanpo.

Salah satu program yang diusulkan adalah pembangunan kantor-kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor.

Sebelumnya, pemerintah provinsi berencana membangun 22 kantor OPD di KTM Salor, namun keterbatasan keuangan daerah membuat proyek tersebut tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh APBD. “Ada 22 kantor OPD. Keuangan kita tidak mampu membiayai pembangunan gedung-gedung itu, sehingga sudah kami usulkan menjadi proyek strategis nasional,” pungkasnya. [ERS-NAL]