Keuangan Daerah Melemah, Pemprov Papua Selatan Mau Usulkan 29 Program Ditangani Pusat
Asisten Setda Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sunaryo dan Kepala Bapperida Provinsi Papua Selatan Ulmi Listyaningsih
Merauke, PSP – Melemahnya keuangan di daerah, akibat efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan berencana mengusulkan sejumlah program untuk ditangani langsung oleh pemerintah pusat.
Asisten II Setda Papua Selatan, Sunaryo mengatakan, mengingat besarnya pengurangan Transfer ke Daerah oleh pusat, pemerintah akan mengusulkan direncanakan 29 program pembangunan Hal ini sebagai upaya menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Asisten II Setda Provinsi Papua Selatan, Sunaryo, mengatakan bahwa sejak tahun 2022 hingga 2025, anggaran Papua Selatan telah mengalami pengurangan total hingga Rp1 triliun dari alokasi awal.
“Dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 ini kan efisiensi. Dari 2022 sampai 2025 itu pengurangan totalnya sampai Rp1 triliun,” ujar Sunaryo di Hotel Halogen, Jumat (19/12).
Ia menjelaskan, tantangan utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan meskipun kemampuan fiskal daerah terbatas. Menurutnya, masyarakat tidak melihat siapa pihak yang membangun, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, melainkan menuntut hadirnya pelayanan yang nyata.
Sunaryo menyebutkan, alokasi belanja operasional pegawai diupayakan maksimal 30 persen, sementara kebutuhan belanja modal dan pelayanan publik masih cukup besar.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui pendanaan program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Harapan kita bisa diberikan bantuan berupa program kepada masyarakat Papua Selatan penerima manfaat, yang usulannya mengakomodasi kebutuhan empat kabupaten dan pemerintah provinsi untuk dibiayai dari dana pemerintah pusat,” katanya.
Dari 29 program yang diusulkan, menurut Sunaryo, sektor infrastruktur jalan menjadi prioritas utama karena banyak dikeluhkan masyarakat. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menghubungkan empat kabupaten cakupan, yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.
“Kondisi jalan ini yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Empat kabupaten ini harus bisa saling terhubung,” ujarnya.
Ia mengakui, pembangunan jalan di Kabupaten Asmat memiliki tantangan tersendiri. Namun, pemerintah tetap mengusulkan pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan Bandara hingga Kota Agats.
Selain itu, Pemprov Papua Selatan juga mengusulkan kelanjutan dan penguatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dibangun oleh pemerintah pusat agar dapat menghubungkan sejumlah titik penting di wilayah Papua Selatan.
Selain infrastruktur jalan, Pemprov Papua Selatan juga mengusulkan pembangunan rumah sakit tipe B di kawasan pusat pemerintahan provinsi.
Menurut Sunaryo, hingga saat ini kawasan tersebut belum memiliki rumah sakit yang representatif untuk pelayanan kesehatan tingkat provinsi.
“Kita usulkan rumah sakit tipe B karena memang dibutuhkan untuk pelayanan provinsi. Ini akan kita perjuangkan dengan data dukung yang kuat,” katanya.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Selatan, Dr. Ulmi Listianingsih Wayeni, menegaskan bahwa pengusulan program tersebut merupakan arahan langsung dari Gubernur Papua Selatan. “Ini merupakan arahan beliau kepada Asisten II, Bapperida, dan OPD terkait lainnya,” kata Ulmi. [ERS-NAL]
