Petrus Assem : Investor kalau sudah dikasih izin, perlakukan masyarakat dengan baik

Merauke, PSP – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Selatan, Petrus Assem, mengungkapkan pihaknya telah menerima sebanyak 16 pengaduan terkait permasalahan investasi sepanjang periode 2023 hingga 2025.

“Permasalahan investasi sejak tahun 2023 sampai 2025, kami sudah menerima 16 aduan. Aduan tersebut didominasi oleh pengaduan dari masyarakat,” ujar Petrus, di Swissbell Hotel Merauke baru-baru ini.

Ia menjelaskan, dari jumlah pengaduan tersebut, sebagian diselesaikan langsung di kantor DPMPTSP, sementara lainnya ditangani melalui proses mediasi di lapangan dengan melibatkan pihak perusahaan dan masyarakat.

Petrus menegaskan pentingnya peran perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat sejak awal masuk melakukan investasi. Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi kunci untuk mencegah konflik di kemudian hari.

“Perusahaan datang di awal harus baik-baik, bicara dengan masyarakat baik-baik, dan diharapkan menjalankan investasi selanjutnya juga dengan baik, supaya ketika ada permasalahan tidak dibenturkan ke pemerintah,” tegasnya.

Ia menambahkan, investor atau pelaku usaha sejatinya telah memperoleh berbagai hak dari pemerintah, mulai dari pelayanan perizinan hingga fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab perusahaan harus dijalankan secara konsisten.

“Tanah di Papua ini milik masyarakat. Jadi harus dibicarakan baik-baik. Kalau sudah mendapatkan izin, ketuk pintu baik-baik dan pamit juga dengan baik,” jelas Petrus.

DPMPTSP Papua Selatan juga mengingatkan perusahaan agar melaksanakan kewajiban sosial, seperti pembangunan kebun plasma dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. “Kami harap hal ini benar-benar diperhatikan. Jangan sampai perusahaan meninggalkan persoalan, lalu masyarakat datang ribut ke pemerintah,” pungkasnya. [ERS-NAL]