Gubernur Safanpo akan Pecahkan Masalah di Distrik Ngguti Lewat Mediasi

Merauke, PSP – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, angkat bicara terkait ketegangan yang sempat terjadi di Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke, setelah PT Jhonlin Group pada Sabtu (22/11) diduga menerobos palang hak ulayat yang dipasang masyarakat di Kampung Nakias dan Salamepe.

Ketegangan tersebut muncul setelah warga menilai perusahaan memasuki wilayah adat tanpa penyelesaian dialog dengan pemilik hak ulayat.

Menanggapi situasi itu, Safanpo menjelaskan bahwa persoalan tanah adat di Papua Selatan memiliki karakteristik khusus.

Setiap wilayah adat dimiliki oleh marga yang berbeda, sehingga proses pembangunan harus disertai dialog berulang dengan kelompok adat yang memiliki tanah pada setiap segmen wilayah.

“Tanah-tanah adat itu dimiliki marga-marga yang berbeda. Seperti di Wanam beberapa waktu lalu, lahan di sana dimiliki masyarakat adat. Sewaktu proyek mulai dikerjakan, kami sudah melakukan dialog dan mediasi sehingga masyarakat adat menerima pembangunan, dan sekarang proyek jalan sudah berjalan,” jelas Safanpo, di Swiss-Bell Hotel Merauke, Senin (24/11).

Dijelaskan, ketika pembangunan memasuki wilayah adat berikutnya, otomatis pihak pemerintah maupun perusahaan harus kembali berkomunikasi dengan marga lain yang memiliki hak ulayat di area tersebut. “Ketika pembangunan jalan memasuki wilayah selanjutnya, itu dimiliki marga lain lagi, sehingga perlu bicara kembali dengan masyarakat adat yang berbeda,” ujarnya.

Terkait kondisi di Distrik Ngguti, Safanpo menyebut bahwa persoalan di Kampung Salamepe sebelumnya sudah diselesaikan dan pembangunan jalan telah berlangsung.

Menurut dia, masalah baru muncul karena para pekerja perusahaan kemungkinan telah memasuki wilayah adat milik marga lain.

“Masalah yang ada sekarang, kemungkinan para pekerja perusahaan sudah memasuki wilayah adat marga lain lagi. Nanti pemerintah akan melakukan mediasi antara pelaksana dan masyarakat,” kata Safanpo.

Safanpo menegaskan pembangunan jalan sepanjang 138 kilometer dari Wanam menuju Muting merupakan proyek strategis nasional yang diproyeksikan menjadi jalan umum dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, Safanpo bilang pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaksana proyek.

“Ini proyek strategis nasional untuk kepentingan kita semua. Akan menjadi jalan umum. Tujuan yang baik ini harus dikomunikasikan dengan baik pula kepada masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, Gubernur mengaku belum menerima laporan resmi langsung dari kepala kampung, kepala distrik, maupun Bupati Merauke terkait insiden pada 22 November itu. “Kami belum dengar secara langsung, baik dari kepala kampung, kepala distrik, maupun Bupati Merauke. Jadi kami harus konfirmasi dan klarifikasi dulu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa melihat langsung ke Distrik Ngguti,” pungkasnya. Safanpo memastikan pemerintah provinsi akan mengambil langkah mediasi demi mencegah konflik meluas. [ERS-NAL]