Pejabat Papua Selatan Geram, PT Jhonlin Group Diduga Terobos Palang Masyarakat di Distrik Ngguti
MRP dan para anggota DPR afirmasi saat menyampaikan keterangan terkait peristiwa di Ngguti
Anggota DPR Papua Selatan: Jangan sampai ada korban jiwa
Merauke, PSP – Sejumlah pejabat di Provinsi Papua Selatan geram dengan sikap PT. Jhonlin Group yang menerobos palang masyarakat di kampung Nakias dan Salamepe Distrik Ngguti, pada Sabtu (22/11).
Sebab sudah terjadi ketegangan di Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke, setelah PT Jhonlin Group pada Sabtu (22/11) diduga menerobos palang hak ulayat yang dipasang masyarakat di Kampung Nakias dan Salamepe.
Aksi ini memicu reaksi keras dari sejumlah pejabat Papua Selatan. Diketahui, proyek jalan sepanjang lebih dari 136 kilometer yang menghubungkan Wanam–Muting. Saat ini penebangan pohon untuk proyek ini sudah sampai di Distrik Ngguti.
Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendukung program ketahanan pangan atau food estate di Papua Selatan.
Video aksi penerobosan palang beredar luas dan langsung memantik respons dari berbagai pihak. Sejumlah pejabat yang angkat bicara di antaranya anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan Katharina Maria Yaas dan Frederika Debat, Ketua Fraksi Afirmasi DPRD Merauke Milka Balagaize, Wakil Ketua III DPRD Merauke Dominikus Chambu, anggota DPRD Merauke Mathias, serta anggota DPRD Papua Selatan Victoria Gebze.
“Ketika masyarakat menanam palang hak ulayat di sana, perusahaan Jhonlin Group menerobos palang,” kata mereka kepada wartawan di Merauke, Minggu (23/11).
Maria Yaas menegaskan bahwa selama dua tahun pelaksanaan PSN di Merauke, tidak pernah ada koordinasi yang jelas dengan masyarakat adat. Ia menyebut pemerintah seakan mengabaikan suara masyarakat yang telah disampaikan melalui MRP dan lembaga lainnya.
“Penerobosan palang masyarakat menunjukkan mereka tidak menganggap keberadaan masyarakat Papua. Pembukaan hutan untuk jalan terus dilakukan, padahal gubernur dan bupati sudah berulang kali turun ke Ngguti. Kalau masih ada pemalangan, artinya persoalan belum selesai. Masyarakat trauma karena ada luka masa lalu dari PT Dongin Prabhawa,” tegasnya.
Wakil Ketua III DPRD Merauke Dominikus Chambu menyatakan peristiwa tersebut merupakan masalah yang belum tuntas di tangan pemerintah daerah. “Kami minta gubernur dan bupati memanggil Jhonlin Group untuk menyelesaikan persoalan ini. Ketika masyarakat memalang, tolong dihargai. Itu tanah mereka,” ujarnya.
Ia juga meminta aktivitas Jhonlin Group dihentikan sementara hingga ada penyelesaian yang jelas. “Kami mohon jangan buat masyarakat kami menangis,” tambahnya.
Ketua Fraksi Afirmasi DPRD Merauke, Milka Balagaize, turut meminta pemerintah daerah mengembalikan hak masyarakat adat sebelum situasi semakin memanas. “Kegiatan Jhonlin Group tolong dihentikan sementara. Jangan rampas hak kami. Dan tolong pejabat yang berhubungan dengan proyek itu tolong , jangan terlalu rampas kami punya hak,” pintanya. Anggota DPRD Papua Selatan Victoria Gebze mengatakan telah memeriksa video yang beredar dan menilai adanya indikasi penyerobotan wilayah adat. “Ini persoalan serius. Jangan sampai ada korban jiwa. Perusahaan harus menghargai wilayah adat, dan pemerintah wajib mengatasi persoalan ini dengan cepat,” pungkasnya. [ERS-NAL]
