Kemendagri Gelar Penguatan Wawasan Kebangsaan di Papua Selatan

Merauke, PSP – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di daerah otonom baru (DOB), salah satunya di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu berlangsung di Auditorium Thobias Mbeare, Kantor Bupati Merauke, Selasa (28/10).

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dalam sambutannya menegaskan bahwa salah satu aspek penting dalam ketahanan nasional adalah ketahanan sosial budaya. “Dalam konsep ketahanan nasional, ada ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial budaya. Nah, yang paling penting di antaranya adalah ketahanan sosial budaya,” ujarnya.

Apolo mengibaratkan ketahanan sosial budaya seperti sistem imun tubuh saat menghadapi virus Covid-19. “Kalau ancaman masih di luar tubuh, bisa dicegah dengan masker atau mencuci tangan. Tetapi jika sudah masuk ke dalam tubuh, maka yang diperlukan adalah sistem imunitas yang kuat,” katanya.

Menurutnya, hal yang sama berlaku untuk menjaga keutuhan bangsa. Jika ancaman berasal dari luar negara, maka dapat diantisipasi oleh sistem keamanan negara seperti TNI dan Polri. Namun, apabila ancaman muncul dari dalam masyarakat, pendekatan represif tidak bisa digunakan.

“Ancaman dari dalam komunitas hanya bisa ditangkal dengan memperkuat imunitas sosial, yaitu melalui silaturahmi, paguyuban, saling menghargai, dan menghormati satu sama lain di antara semua elemen masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan seperti ini penting untuk memperkaya khasanah budaya dan memperkuat wawasan kebangsaan, terutama bagi generasi muda. “Bangsa kita bisa kuat jika memiliki wawasan kebangsaan yang komprehensif,” tegasnya. Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan ini juga menjadi momentum untuk merawat nilai-nilai kebangsaan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2025 di Papua Selatan. Selain itu, kegiatan ini mendukung Asta Cita pertama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. [ERS-NAL]