Gubernur Papua Selatan Terima Aspirasi Warga OAP Terkait Hasil Tes CPNS
Gubernur Safanpo saat mendengarkan aspirasi para pendemo terkait CPNS.
Merauke, PSP — Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menerima perwakilan ratusan warga Orang Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam Solidaritas Pencari Kerja OAP, usai aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Papua Selatan, Rabu (2/7).
Aksi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan para pencari kerja atas hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024, yang dinilai janggal. Pemerintah pusat sebelumnya telah memberikan kuota penerimaan sebanyak 1.000 formasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Dalam pertemuan bersama perwakilan pendemo di ruang rapat kantor gubernur, Apolo menyampaikan akan segera menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk meminta audiensi langsung di Jakarta guna membahas kejanggalan dalam hasil seleksi CPNS tersebut.
“Saya akan ajak Wakil Gubernur, Sekda, dan Kepala BKPSDM Papua Selatan untuk bertemu langsung dengan MenPAN-RB terkait hasil ini,” ujar Apolo.
Gubernur juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi akan mengecek satu per satu data yang diserahkan para demonstran. Jika terbukti ada pelanggaran terhadap kuota khusus OAP, maka sanksi akan diberikan.
“Kalau kuota OAP malah diberikan ke non-OAP, itu pelanggaran. Kita sudah sepakat bahwa 80 persen formasi adalah untuk OAP, dan 20 persen untuk umum,” tegasnya.
Apolo juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 200 formasi sisa yang belum terisi karena peserta tidak lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maupun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Pemerintah pusat meminta formasi tersebut dioptimalkan terlebih dahulu sebelum dibuka kembali.
“Kalau optimalisasi tidak memberi peluang bagi pencaker OAP, kita usulkan agar dibuka kembali pendaftarannya. Itu lebih adil,” kata dia.
Ia juga menyayangkan bahwa empat kabupaten di Papua Selatan sebelumnya tidak mengusulkan formasi CPNS, sehingga seluruh pencaker OAP mendaftar ke provinsi.
“Ini pelajaran ke depan, agar jika ada kuota dari pusat, seluruh kabupaten harus ikut membuka penerimaan,” ujarnya.
Apolo menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan kehati-hatian dalam menyampaikan data. Ia juga menyoroti pentingnya dasar hukum dalam setiap tindakan terkait perekrutan CPNS. “Kita tidak bisa sembarang bicara. Sekarang semua bisa diverifikasi secara terbuka, dan kalau ada yang curang, harus diproses hukum,” tutupnya. [ERS-NAL]
