Komnas HAM Tindaklanjuti Laporan Masyarakat Terkait Dampak PSN
Merauke, PSP – Komisioner Komnas HAM RI, Prabianto Mukti Wibowo melakukan rapat bersama Gubernur Papua Selatan, Bupati Merauke, unsur TNI-Polri, OPD terkait hingga pihak terkait lainnya di kantor Bupati Merauke, Rabu (25/6/2025).
Dalam kesepatan itu, Prabianto menegaskan, kunjungan Komnas HAM RI ke Merauke bertujuan menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait dampak PSN, khususnya dalam sektor ketahanan pangan melalui pencetakan sawah baru dan ketahanan energi melalui pengembangan perkebunan tebu.
”Sebagian besar lokasi PSN berada di kawasan hutan negara. Namun kita tak bisa mengabaikan bahwa kawasan tersebut merupakan sumber kehidupan masyarakat Papua dan bagian dari hak ulayat suku dan marga”, tegas Prabianto.
Prabianto juga menyoroti praktik beberapa investor yang belum menyelesaikan hak-hak masyarakat adat, meskipun telah mendapatkan izin usaha, dan menekankan pentingnya pengumpulan data yang seimbang dari masyarakat maupun pemerintah.
Bupati Merauke, Yosep Baldib Gebze mengakui adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap PSN. Bupati menekankan bahwa penolakan tersebut umumnya dipicu oleh kurangnya sosialisasi serta komunikasi yang belum menyentuh akar persoalan.
”Perlu evaluasi menyeluruh dan pendekatan berbasis kearifan lokal agar pembangunan bisa diterima dan memberikan manfaat nyata”, ujarnya.
Dalam forum yang sama, Dandim 1707/Merauke, Letkol Inf Johny Nofriady menyampaikan pentingnya membentuk tim terpadu untuk memantau pelaksanaan dan pengawasan proyek PSN. Begitu juga melakukan sosialisasi menyeluruh serta pendekatan yang intensif kepada masyarakat. ”TNI bersifat mendampingi, namun kami menilai perlunya kerja sama lintas sektor dalam pengawasan dan sosialisasi. Kunci keberhasilan PSN adalah komunikasi yang intens dan transparan”, ujarnya.[FHS-NAL]
