Pemprov Sosialiasikan Metode hingga Pengukuran IDI

Merauke, PSP – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar sosialisasi terkait pengorganisasian, metode dan skema perhitungan serta pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)  tahun 2025 di Swissbelhotel Merauke, kemarin.

Kepala Badan Kesbangpol Papua Selatan, Paskalis Netep  mengatakan perhitungan Indek Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan salah satu agenda nasional  dari sekian program dalam memantapakan supresmasi hukum dan stabilitas nasional dalam rangka membangun Negara Indonesia menjadi negara yang demokratis.

Menurutnya, persentase IDI  dapat dilihat dalam target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun 2010-2014, RPJMD 2014-2019, RPJMD 2019-2024 bahkan RPJMD 2025. Hal ini kemudian diselaraskan dengan RPJMD secara nasional.

Dikatakan Skor IDI Indonesia pernah mencapai titik tertinggi pada tahun 2021, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, termasuk pada tahun 2025. Penurunan skor IDI Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tantangan dalam menjaga kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi.

“Untuk meningkatkan IDI, perlu adanya upaya perbaikan di berbagai aspek demokrasi, termasuk memperkuat institusi demokrasi, menjaga kebebasan sipil, dan memastikan perlindungan hak-hak politik”, ujarnya.

Sementara, Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sri Handoko Taruna, dalam materinya menyampaikan strategi implementasi program dan isu-isu strategis, otonomi daerah  merupakan urusan yang dikerjakan pihaknya. Seperti diketahui, tujuan perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi, baik di tingkat nasional maupun di masing-masing provinsi, dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan politik.[FHS-NAL]