BBM di Papua Selatan Belum Satu Harga
Musyawarah Cabang (Muscab) VII DPC Hiswana Migas Papua Selatan di Hotel Halogen Merauke, Senin.
Wagub Imadawa : Harga BBM disini Mahal
Merauke, PSP – Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menyuarakan keprihatinannya terhadap ketimpangan harga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Papua Selatan.
Ia menegaskan bahwa hingga kini harga BBM belum satu harga, terutama di daerah terpencil seperti Wanam, Mappi, dan Asmat.
“Harga BBM di Wanam jauh berbeda dengan di Kota Merauke. Di Asmat bahkan sangat mahal, padahal itu BBM subsidi,” kata Paskalis saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) VII DPC Hiswana Migas Papua Selatan di Hotel Halogen Merauke, Senin (16/6).
Ia menyebut antrean panjang kendaraan, terutama truk, di SPBU Merauke terjadi hampir setiap pagi, yang diduga kuat akibat tingginya permintaan BBM untuk mengoperasikan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang baru didistribusikan.
Lebih lanjut, Paskalis mendorong Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Papua Selatan untuk memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) agar terlibat sebagai pemasok dan penjual BBM di kampung-kampung.
Langkah ini diharapkan dapat menekan harga dan memastikan distribusi BBM lebih merata.
“Kalau bisa, orang asli Papua didorong dan dibantu menjadi penjual BBM di kampung-kampung. Supaya mereka bisa ambil peran dan menekan harga tinggi di pelosok,” ujarnya.
Paskalis juga menyoroti sistem digitalisasi dalam distribusi BBM yang justru memperlambat pendistribusian di wilayah pedalaman. Ia mengusulkan sistem digital hanya diberlakukan di kota, sementara di kampung tetap menggunakan pelaporan manual.
“Digitalisasi BBM sebaiknya hanya untuk kota. Di kampung, sistem itu justru memperlambat distribusi,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah dan Hiswana Migas untuk lebih transparan dalam pendistribusian BBM subsidi dan non-subsidi di SPBU-SPBU Merauke. Paskalis mendesak agar jumlah BBM yang masuk ke setiap SPBU didata secara rinci setiap hari.
Ia juga mewanti-wanti terhadap praktik penjualan ilegal BBM oleh truk-truk yang antre di SPBU dan meminta Hiswana Migas menjadi lembaga independen yang bisa menjembatani kebutuhan masyarakat tanpa berpihak. “Semua SPBU harus didata dan dikontrol. Jangan sampai BBM subsidi disalahgunakan,” kata Paskalis menutup sambutannya. [ERS-NAL]
