Hakim Ad Hoc Perikanan PN Merauke Suarakan Kesenjangan Kesejahteraan

Merauke, PSP — Di tengah wacana kenaikan gaji hakim karier hingga 280 persen, suara dari ujung timur Indonesia menyeruak menuntut keadilan yang setara bagi para hakim ad hoc.

Unggul Senoadji, Hakim Ad Hoc Perikanan yang telah mengabdi selama dua periode di Pengadilan Negeri Merauke, mengungkapkan kondisi kesejahteraan yang masih jauh dari layak.

Bertugas di Merauke, salah satu wilayah dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia, Senoadji bilang, penghasilan bersih sekitar Rp16 juta per bulan tidak sebanding dengan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. “Kami tidak mendapat tunjangan kemahalan maupun uang makan. Harga barang kebutuhan pokok tinggi, dan tiket pesawat untuk mudik sangat mahal, terutama saat musim liburan,” ungkap Seno lewat sambungan seluler, Jumat (13/6).

Selama lima tahun bertugas, ia mengaku belum memiliki tabungan dan kerap harus menggunakan fasilitas pembayaran tunda (pay later) untuk bisa pulang kampung pada hari raya.

Menurutnya, kondisi ini dialami oleh banyak hakim ad hoc lainnya yang tersebar di berbagai daerah terpencil.

Senoadji juga menyampaikan para hakim ad hoc memikul tanggung jawab yudisial yang sama beratnya dengan hakim karier, terutama dalam perkara-perkara perikanan yang kompleks.

Namun, hingga kini, belum ada kebijakan yang secara tegas memperhatikan kesejahteraan mereka. “Kami tidak menuntut lebih, hanya ingin keadilan yang juga berlaku bagi penegak keadilan. Semoga suara kecil dari timur ini bisa sampai ke telinga para pemangku kebijakan,” ucap Seno. [ERS-NAL]