Diskominfo Papua Selatan Gelar Pembinaan Tata Kelola Siber dan Persandian

Merauke, PSP — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Papua Selatan menggelar kegiatan pembinaan tata kelola keamanan siber dan persandian di lingkungan pemerintah provinsi, Rabu (11/6), bertempat di ruang pertemuan Kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan.

Kegiatan ini melibatkan para Kepala Diskominfo SP dari empat kabupaten di wilayah Papua Selatan, yakni Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, hadir mewakili Gubernur Apolo Safanpo untuk membuka kegiatan sekaligus memberikan sambutan.

Dalam sambutannya, Guritno menekankan bahwa perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan menuntut peningkatan keamanan siber dan persandian sebagai aspek krusial dalam menjamin keberlanjutan dan keandalan layanan publik.

“Keamanan siber dan persandian bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan fondasi penting dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks,” ujar Guritno.

Ia menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki kewenangan membina penyelenggaraan persandian di instansi pemerintah daerah, termasuk provinsi baru melalui dinas terkait.

Menurut Guritno, BSSN telah menyusun program pembinaan guna meningkatkan pemahaman serta kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan informasi yang terus berkembang.

“Peningkatan kapasitas ini mencerminkan kesiapan dalam mengelola risiko, sekaligus menegaskan komitmen menjaga kedaulatan siber di tingkat daerah dan nasional,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengukuran tingkat kematangan tata kelola pengamanan siber, sesuai Peraturan BSSN Nomor 6 Tahun 2021. Dalam konteks provinsi baru, pembinaan dilakukan oleh Direktorat Keamanan Siber Pemerintah Daerah (KSS Pemda) yang mencakup peningkatan kesadaran informasi dan perbaikan tata kelola persandian di lingkungan pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Guritno menyoroti pentingnya asistensi dalam penyusunan program kerja keamanan siber, sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta sosialisasi kebijakan siber dan persandian di tingkat daerah.

Mengutip arahan strategis Presiden Prabowo Subianto, Guritno menyampaikan bahwa pembentukan tim tanggap insiden siber di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota merupakan prioritas nasional.

“Tim ini akan menjadi garda terdepan dalam merespons insiden dan ancaman siber secara cepat dan tepat,” ucapnya.

Khusus di Papua Selatan, pembentukan tim ini diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi terpadu antara pemerintah daerah, BSSN, serta pemangku kepentingan lainnya.

Tim tanggap insiden siber, lanjutnya, akan menjadi pusat pengawasan, mitigasi risiko, serta penguatan kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintahan.

Guritno juga mengajak peserta mencermati Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029 yang saat ini telah disetujui oleh Bappenas dan tengah menunggu konfirmasi dari Kementerian Dalam Negeri.

“Rencana aksi ini tak hanya fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan teknologi informasi, tapi juga menjadikan keamanan siber dan persandian sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo SP Provinsi Papua Selatan, Nugroho Asrianto, menegaskan bahwa di era digital saat ini, keamanan siber merupakan kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan.

“Serangan siber dapat datang dari berbagai arah dan berpotensi melumpuhkan sistem pemerintahan serta mengancam kerahasiaan data,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh aparatur pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem informasi dan data tetap aman dari berbagai ancaman.

Pembinaan ini, lanjutnya, menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas dan pengetahuan terkait praktik terbaik dalam menjaga keamanan siber dan persandian.

“Saya berharap pimpinan dan OPD memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya sebagai wadah memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam membangun ekosistem siber yang kuat dan terpercaya di seluruh wilayah Papua Selatan,” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar melalui kegiatan ini, Papua Selatan dapat mewujudkan pemerintahan digital yang aman dan inovatif demi mendukung kemajuan daerah. Adapun materi pembinaan disampaikan oleh tim dari Direktorat Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang khusus menangani penguatan tata kelola keamanan informasi di wilayah provinsi baru. [ERS-NAL]