Merasa Ada Kejanggalan dengan Hasil CPNS, Ratusan Pencari Kerja OAP Datangi Kantor Gubernur
Merauke, PSP – Merasa ada kejanggalan dengan hasil Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024, ratusan pencari kerja orang asli Papua (OAP) mendatangi kantor Gubernur Papua Selatan Rabu (21/5/2025). Sekitar 60 orang dari mereka diperkenankan masuk untuk beraudiens dengan Wakil Gubernur, Paskalis Imadawa di ruang rapat kantor sementara gubernur.
Maria Oktovina Kamim salah satu peserta CPNS 2024 menuturkan kedatangan mereka guna meminta klarifikasi pemerintah daerah soal proses dan hasil tes CPNS yang diduga syarat dengan sejumlah kejanggalan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Papua Selatan selaku instansi teknis untuk memberikan klarifikasi dan bertanggung jawab atas temuan-temuan yang disampaikan.
“Kami datang ke sini untuk minta klarifikasi dari BPKSDM sebagai penyelenggara, dan juga bapa Wagub sebagai pimpinan untuk mendengarkan kita punya aspirasi dan keluhan. Saat audiens, dari kami ada tiga pembicara, termasuk saya”, ujar Maria.
Maria mengaku dari formasi yang diambil di bidang kehutanan, ada salah satu peserta yang bukan orang asli Papua. Namun yang bersangkutan masuk dalam kuota orang asli Papua. Untuk itu dia mempertanyakan kenapa yang bersangkutan bisa mendapat rekomendasi sebagai orang asli Papua dari Majelis Rakyat Papua Selatan.
“Peserta itu lolos CPNS 2024. Kenapa kuota OAP, tapi non OAP bisa masuk”, katanya.
Dalam pertemuan itu, kata dia, BPKSDM sendiri langsung membuka data yang secara online dan ternyata benar yang bersangkutan masuk dalam kuota OAP. Bagi mereka ini sebuah kejanggalan.
Sambung Maria Wagub Paskalis Imadawa meminta agar dilakukan pertemuan kedua dengan menghadirkan Kepala BPKSDM. Dengan demikian bisa memberikan klarifikasi secara jelas terkait temuan-temuan para pencari kerja orang asli Papua terhadap proses dan hasil CPNS 2024. Sebab, yang hadis saat audiens hanya Sekretaris BPKSDM dan kepala bidang.
“Menurut kami mereka tidak punya wewenang untuk menyanggah itu. Kami butuh penjelasan dari kepala BPKSDM. Juga Ketua MRPS selaku penanggung jawab yang mengeluarkan rekomendasi OAP”, pintanya dengan tegas.
Selain kuota orang asli Papua, para pencari kerja itu juga menyampaikan ketidakpuasan atas nilai seleksi kompetensi dasar atau SKD, tes intelegensia umum atau TIU, dan tes wawasan kebangsaan. Nilai mereka untuk sejumlah tes tersebut tinggi, tapi dinyatakan tidak lolos. Untuk itu kata dia, dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur Paskalis Imadawa mengatakan perlu dilakukan pertemuan kedua dengan menghadirkan Kepala BKPSDM, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), dan MRP Papua Selatan untuk membahas sejumlah temuan anak-anak orang asli Papua.[FHS-NAL]
