Efisiensi Anggaran, Wagub Imadawa Bilang Pembangunan di Papua Selatan Lumpuh
Wagub Paskalis Imadawa saat mengunjungi Kementerian Keuangan RI.
Kemenkeu : Papua harusnya bersyukur karena mendapat DTI
Merauke, PSP – Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa mendatangi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyampaikan permasalahan keuangan di Papua Selatan.
Saat mendatangi Kemenkeu, Wagub Imadawa didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Selatan, Ulmi Listianingsih Wayeni pada Rabu (30/4).
Dalam pertemuan, Wagub Imadawa mengatakan hal-hal yang merupakan permasalahan keuangan di Papua Selatan.
Dia mengaku, Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 adalah instruksi presiden yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Masih terkait Inpres tersebut, kata Wagub Imadawa, pertama terkait dengan mekanisme implementasi, bagimana dengan daerah otonom baru. “Provinsi baru ini baru lahir dan semangat tiba-tiba dicabut, ibarat masih membutuhkan inkubator,” ujar dia dalam keterangan rilis dari Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan.
Menurutnya, perlu ada kejelasan detail terkait penerapan efisiensi anggaran otonomi khusus (otsus), lantaran dana otsus juga potongannya sangat besar. Selain itu, sama sekali tidak ada pembangunan fisik.
Paskalis menyebut, sementara ini Kantor Majalis Rakyat Papua Selatan (MPRP), Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan dan Kantor Gubernur sementara dibangun, namun terkatung katung.
“Kami datang kesini berdiskusi dan meminta petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan terkait permasalahan ini,” lanjutnya.
Kemudian permasalahan kedua, sambungnya, yakni dampak efisiensi terhadap program prioritas yang kini menjadi lumpuh. Jalan, jembatan, jaringan listrik, dan jaringan air bersih stagnan yang menjadi prioritas sulit dibangun.
“Padahal infrastruktur yang hendak dibangun ini adalah infrastruktur dasar, saat ini sulit dibangun, kami mengalami kesulitan,”ujarnya.
Terkait itu, Wagub Imadawa meminta agar supaya ada ruang yang diberikan, hal itu diharapkan agar dipikirkan dan dicarikan solusi yang baik.
“Terkait ini, kami minta Kemenkeu membantu kami dengan membuat telah agar supaya ada solusi,” tegas Wagub Imadawa.
Permasalahan ketiga, menurut dia adalah formula dan alokasi dana otsus paska Inpres. Paskalis meminta penjelasalan terkait itu, menurutnya jika bisa ada formulanya agar agar ada solusi yang bisa digunakan.
Keempat, penggunaan dana otsus dalam konteks efisiensi. Lantaran banyak kebutuhan yang sangat mendesak. Untuk itu, perlu ada pemikiran dan masukan dalam pelaksanaan nanti kedepan.
Kelima, dukungan fiskal tambahan atau dukungan khusus dalam cakupan daerah otonom baru (DOB). Terkait ini, diharapkan ada sinergitas antara pemerintah provinsi dan Kementerian Keuangan.
Keenam, Pemerintah Provinsi Papua Selatan membutuhkan sinkronisasi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan pemerintah provinsi.
“Kalau bisa ada forum konsultasi setiap bulan atau per semester yang bisa rutin dibuka khusus, supaya ada konsultasi setiap membutuhkan masukan,” kata dia.
Terkahir ketujuh, Wagub Imadawa meminta ada transparansi dalam penggunaan anggaran kedepan, agar keuangan daerah dapat digunakan secara baik dan sesuai aturan.
“Jangan biarkan kami karena anak bungsu di republik ini, kami butuh dukungan, asuhan dan bimbingan ,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Dana Insentif Daerah, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan, Direktorat Dana Transfer Umum Kemenkeu, Ardimansyah menyarankan pembangunan yang bisa berjalan dilakukan, sambil menunggu peraturan selanjutnya terkait efisiensi dibidang lainnya.
Terkait forum konsultasi, kata dia, Kementerian Keuangan siap membantu melakukan pendampingan terkait konsultasi penggunaan anggaran. “Papua harusnya bersyukur karena mendapat Dana Tambahan Infrastruktur (DTI),” kata Ardimansyah.
Dana tambahan yang diberikan kepada provinsi di wilayah Papua dalam rangka Otonomi Khusus. “Dana ini digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, seperti perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan,” ungkapnya.
Ardimansyah menyarankan agar pemerintah provinsi mengoptimalkan penggunaan dana DTI sambil menunggu kebijakan penggunaan anggaran selanjutnya. “DTI bisa digeser untuk pembangunan gedung perkantoran, jaringan Listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih,” lanjut dia.
Terkait formula, kata dia, performance ada riword dan panismen, alokasi kinerja otsus perlu ditingkatkan. Selanjutnya, percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penyelesaian Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP)
“Percepatan out put dicapai sesuai dengan rencana. Lalu, menjaga silva agar nilainya tidak lebih tinggi. Dengan demikian agar betul-betul membantu dan pembangunan bisa tercapai,” kata dia.
Ardimansyah meminta agar pemerintah provinsi fokus pada anggaran yang tidak dipotong agar sebagian pembangunan bisa berjalan.
“Sudah ada Instruksi Presiden Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, diharapkan dapat dikoordinasikan dengan instasi terkait dan Kementerian terkait agar diketahui anggarannya untuk apa saja,” tutur Ardimansyah.
Kata Ardimansyah, pembangunan berbau infrastruktur diharapkan agar sementara ditahan dulu sambil menunggu kebijakan selanjutnya. Hingga kini semua instansi termasuk Kementerian masih menunggu inpres tentang jalan. “Ada juga Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Anggarannya bisa digunakan dengan inpres tersebut,” pungkasnya. [ERS-NAL]
