Kejati Papua Diminta Amankan Proyek Pembangunan di Pusat Pemerintahan Papua Selatan
Diskusi pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Kejati Papua.
Merauke, PSP – Kejaksaan Tinggi Papua (Kejati Papua) diminta untuk mengamankan proyek pembangunan kantor Gubernur Papua Selatan, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) yang terletak di pusat pemerintahan Kota KTM Salor.
Hal itu disampaikan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua, Erwin Purba, saat berdiskusi dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan dipimpin Gubernur Papua Selatan Prof. Apolo Safanpo, Selasa (18/3).
Menurut Erwin, hal ini sebagai bagian dari program pengamanan proyek strategis daerah.
“Peran Kejaksaan Tinggi sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan, agar seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujar Erwin
Ia bilang pengamanan ini bertujuan untuk memastikan agar proyek-proyek strategis tersebut tidak menghadapi kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pembangunan.
Sebelumnya, kata dia, Kepala Balai Cipta Karya telah mengirimkan surat permohonan terkait pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan sebagai bagian dari proyek strategis daerah.
Erwin menjelaskan proyek ini memerlukan ketetapan gubernur di tingkat provinsi dan pendampingan yang sistematis untuk memastikan kelancaran pelaksanaan.
“Kedepan, kita akan menetapkan skala prioritas untuk pendampingan, sehingga ancaman atau gangguan yang bisa merugikan proyek ini dapat dihindari,” lanjut Erwin.
Pada kesempatan itu Gubernur Papua Selatan, Prof. Apolo Safanpo, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintahannya untuk segera menyiapkan data yang diperlukan dalam rangka pengawasan proyek-proyek strategis di Provinsi Papua Selatan. “OPD yang hadir dalam diskusi ini harap memberikan data yang dibutuhkan kepada Kejaksaan Tinggi Papua,” pintanya. [ERS-NAL]
