Masyarakat Sempat Palang Jembatan Neto, Wakapolres : Kalau Dipalang Lagi Kepolisan Akan Bertindak

0
Rombongan Stakyius bersama masyarakat lainnya keluar dari Kantor Gubernur Papua Selatan usai audiens dengan pejabat pemprov

Rombongan Stakyius bersama masyarakat lainnya keluar dari Kantor Gubernur Papua Selatan usai audiens dengan pejabat pemprov

Merauke, PSP – Masyarakat adat dari kampung Ivimahad, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke sempaat memalang jembatan Neto, Senin (17/12/2024) pagi. Masyarakat memasang janur di jembatan agar tidak ada yang bisa melintas.

Namun pemalangan itu tidak berlangsung lama, karena personil dari Polsek Kurik bersama TNI AD langsung mendatangi lokasi dan membuka palang. Dengan demikian masyarakat yang melintas sudah bisa beraktifitas.

Wakapolres Merauke, Kompol Dian Pietersz yang dikonfirmasi membenarkan adanya pemalangan itu. Masyarakat kata Kompol Dian melakukan pemalangan karena tidak puas hasil SKD yang diumumkan pemerintah. Kepolisian sendiri sudah membuka palang tersebut dan menyampaikan kepada masyarakat.sebab apa yang dilakukan mereka menganggu kepentingan umum. 

“Jika tidak terima soal hasil tes CPNS itu, masyarakat bisa audiens dengan pemerintah. Saat ini mereka sedang audiens dengan Pemrov”, ujar Wakpolres.

Wakapolres menegaskan bilamana setelah proses audiens, mereka melakukan pemalangan kembali, maka kepolisan akan bertindak tegas.

Usai memasang palang puluhan  masyarakat Ivimahad langsung bertolak ke Kantor Gubernur Papua Selatan untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-unek mereka.  Rombongan Stakyius Basik-Basik diterima langsung pejabat Pemprov dan berdialog.

Stakyius mengatakan pemalangan dilakukan imbas dari kekecewaan atas tidak ada satupun anak asli papua dari Ivimahad yang lulus dalam seleksi kemampuan dasar (SKD) tes CPNS 2024 yang sudah diumumkan pemerintah. Ada  54 orang asli papua dari Ivihamad yang ikut seleksi dan tidak ada yang lulus. Aspirasi itu juga langsung disampaikan Stakyius bersama masyarakat adat lainnya saat bertemu pj Sekda maupun pejabat lainnya.

“Kami menta agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bisa mendengar aspirasi kami. Kami minta  suapya semua anak-anak asli Papua dari Kondo sampai Digoel agar bisa lulus”, ujar Stakyius usai keluar dari kantor gubernur, Senin (16/12/2024).

Dengan tegas Stakyius mengatakan bila aspiasi mereka tidak didengar pemerintah,masyarakat akan melakukan pemalangan di jembatan netto secara terus menerus. Sebelumnya Stakyius bersama puluhan masyarakat ada juga sudah menyampaikan aspirasi mereka dengan menemui ketua Majelis Rakyat Papua Selatan dan Kepala BKPSDM Papua Selatan. Tuntutan mereka sama yakni orang asli papua harus lulus dalam seleksi CPNS formasi tahun 2024 ini. [FHS-NAL]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *