Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah PNG Bahas Issu Strategis Perbatasan Negara
Pj Sekda Papua Selatan bersama Delegasi dari PNG membuka pertemuan Border Liasion Meeting (BLM)
Merauke, PSP – Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Papua New Gunea menggelar pertemuan Border Liasion Meeting (BLM) Ke XVIII yang dihadiri para delegasi dari dua negara di Swissbelhotel Merauke, Senin (9/12/2024).
Dalam sambutan Pj Gubernur Papua Selatan lewat Pj Sekda, Maddaremmeng mengatakan pertemuan ini merupakan momen penting, mengingat posisi Provinsi Papua Selatan sebagai salah satu daerah perbatasan yang strategis dan penuh potensi untuk mendukung hubungan bilateral yang erat antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea.
Pertemuan ini, kata Pj Sekda bagian dari komitmen bersama yang diatur dalam Undang-Undang dan Basic Agreement antara Indonesia dan Papua New Guinea, yang mengharuskan adanya pertemuan tahunan untuk membahas berbagai isu strategis di wilayah perbatasan kedua negara. Sebagai negara yang berbatasan langsung sepanjang lebih dari 800 km, dari ujung utara hingga selatan Papua, hubungan Indonesia dan Papua New Guinea di kawasan perbatasan memiliki nilai yang sangat penting.
Pertemuan ini merupakan momentum penting bagi kedua negara, khususnya bagi wilayah di Papua Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea.
“Perbatasan bukan hanya sebuah garis pembatas geografis, tetapi juga jembatan yang menghubungkan budaya, ekonomi, dan hubungan persahabatan antara masyarakat kedua negara”, bebernya.
Dalam konteks pertemuan rutin tahunan Border Liaison Meeting (BLM) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea yang merupakan bagian dalam pelaksanaan Kerja Sama Internasional di Wilayah Perbatasan. Pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan strategis nasional, khususnya di wilayah perbatasan negara.
Selain itu, dasar pelaksanaan pertemuan rutin ini diatur dalam Basic Agreement on Border Arrangements Between Indonesia and Papua New Guinea yang ditandatangani pada 26 November 1984. Didalam Basic Agreement ini, pelaksanaan Border Liaison Meeting (BLM) harus secara rutin dilaksanakan untuk membahas isu-isu terbaru dan mengevaluasi implementasi kebijakan di kawasan perbatasan serta peningkatan kerja sama melalui mekanisme yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan otoritas terkait lainnya.
Beberapa hal penting yang perlu kita lakukan bersama dalam penguatan kerjasama antar kedua negara, antara lain dibidang keamanan perbatasan, pembangunan ekonomi dan kolaborasi budaya. “Saya berharap pertemuan ini dapat menghasilkan solusi konkrit dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan di wilayah perbatasan, serta memperkuat sinergi kedua negara dalam mengelola hubungan bilateral”, pesannya.[FHS-NAL]
