14 Juli 2024

DPA 2024 Diserahkan, Pesan PJ. Gubernur Safanpo Semua Kegiatan Harus Berjalan Terkendali

0

Merauke, PSP – Pj. Gubernur Provinsi Papua Selatan membagikan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) bagi SKPD untuk anggaran tahun 2024, di Swiss – Bell Hotel, Rabu (28/2).

DPA itu diserahkan secara simbolis oleh Pj. Gubernur Safanpo kepada 4 SKPD yakni Sekda, Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Inspektorat Provinsi Papua Selatan.

Pj. Sekda Papua Selatan, Drs. Maddaremmeng, mengatakan penyerahan DPA ini merupakan agenda penting karena merupakan titik awal dalam pelaksanaan anggaran atau keuangan di pemerintah Provinsi Papua Selatan.

“Apa yang akan kita kerjakan titik awalnya disini. Karena berkaitan dengan masalah pembiayaan dan hari ini adalah autentifikasi terhadap seluruh rencana pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBD harus ada di dalam DPA,” jelas Pj. Sekda Maddaremmeng.

Hal ini menunjukkan pentingnya DPA sebagai instrumen untuk mengatur pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Diakui, pembagian DPA kepada SKPD itu mengalami keterlambatan disebabkan adanya perubahan kebijakan pada Kemendagri khususnya di Dirjen Keuangan Otda.

“Pada akhir bulan Januari atau awal bulan Februari 2024 sebenarnya DPA sudah dibagi ke SKPD. Tetapi kenapa kita agak terlambat karena adanya perubahan kebijakan di Kemendagri khususnya di Dirjen Keuangan Otda bahwa pencairan keuangan sudah harus melalui SIPD, karena sebelumnya memang belum melalui SIPD,” terangnya.

Ditempat yang sama, Pj. Gubernur Provinsi Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo,ST.,MT dalam arahannya menekankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2024.

Hal ini dilakukan setelah proses yang panjang dalam penyusunan RKA dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri serta penetapan dalam Peraturan Gubernur tentang APBD 2024.

“Sekarang, secara resmi dan sah kita melaksanakan anggaran. Jadi agar semua kegiatan segera dilaksanakan,” tegas Pj. Safanpo.

Selanjutnya, ia meminta agar semua SKPD menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, baik di triwulan pertama hingga triwulan keempat. Semua kegiatan diharapkan berjalan secara terkontrol, tanpa ada yang berjalan secara otomatis.

“Semua kegiatan harus berjalan under control, jangan ada kegiatan yang berjalan auto pilot.

Target di triwulan satu ini sudah harus 30 persen (penyerapan) , triwulan kedua 60 persen, triwulan ketiga 90 persen dan triwulan keempat adalah finishing,” kata Pj. Gubernur Safanpo.

Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun, seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Safanpo menekankan pentingnya agar pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tahun ini sudah harus jauh lebih baik. Dan harus juga tetap sesuai dengan ketentuan  peraturan perundangan,” pesannya. Sebagai informasi, penyerahan DPA itu juga sekaligus penandatangan pakta integritas oleh perwakilan SKPD. [ERS-NAL]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *