Kunker ke Merauke, Ini Catatan Petani untuk Wapres

Wakil Presiden RI, K.H Ma’ruf Amin saat tiba di Bandara Mopah, kemarin. Foto: PSP/FHS
Merauke, PSP – Hingga saat ini masalah ketersediaan pupuk jadi kendala bagi petani di Kabupaten Merauke. Kendala itu semakin terasa lima tahun belakang ini.
Hal itu disampaikan Ketua Gapoktan Isanombias, SP 6 Tanah Miring, Taslim di sela-sela kunjungan kerja Wakil Presiden RI, K.H.Ma’ruf Amin menyapa petani Merauke di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Rabu (30/11).
Menurutnya, dari gapoktan Isanombias untuk musim tanam tahun ini mengajukan 450 ton pupuk urea dan diperoleh 550 ton. Sementara pupuk NPK, yang diajukan 700 ton, yang terealisasi hanya 191 ton, ini sangat kurang. Bila harus membeli pupuk non subsidi, harganya cukup mahal dan tidak sebanding dengan nilai harga jual beras.
“Ini semua petani mengalami. Harapannya dengan kehadiraan bapak Wapres pupuk terpenuhi. Semua petani yang tanam padi dapat subsidi,” ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan petani orang asli Papua, Maximus saat berdialog dengan Wapres. Pupuk menjadi salah satu masalah krusial bagi kalangan petani. “Mohon bapk Wapres berkenan menambah kuota pupuk NPK di Merauke, biar petani bisa sejahtera,” harapnya.
Sementara Aceng, yang juga salah satu Ketua Gapoktan menyebut bahan bakar minyak (BBM) juga jadi kendala bagi mereka. Sebab, mulai dari proses pengolahan lahan, penyemprotan, hingga proses panen sudah menggunakan cara modern yakni dengan mesin.

“Selama ini boleh dikata, kami memakai BBM subsisdi, tapi rasa non subsidi,” ucapnya.
Kemudian keluhan juga disampaikan Giyanto, petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Ia meminta agar pemerintah bisa menaikkan harga net beras.
Menanggapi itu, Wapres K.H Ma’ruf Amin apa yang menjadi keluhan petani itu akan menjadi masukan bagi pemerintah dan akan dipertimbangkan. Mulai dari BBM, harga beras maupun pupuk.
“Pemerintah paham apa yang dihadapi petani,” ujar Wapres yang disambut tepuk tangan para petani.
Mengenai harga beras, kata Wapres banyak komponen yang harus ditetapkan, sehingga tidak meningkatkan inplasi. Untuk itu, Pj Gubernur Papua diminta untuk membuat kebijakan, sehingga tidak merugikan petani, di sisi lain juga tidak meningkatkan inplasi.
Untuk pupuk, menyebut pupuk ini merupakan suatu hal yang sangat strategis bagi petani. Pemerintah sedang menghitung, seba banyak subsisi yang tidak tepat sasaran dan melakukan penertiban. Dengan demikian, subsisi itu benar-benar tepat sasaran. ”Pemerintah terus berusaha bahkan sudah dibahas juga dalam sidang kabinet, tapi masih belum juga memenuhi. Pupuk ini menjadi hal yang amat penting bagi petani,” ucapnya.[FHS-NAL]