BPS Kabupaten Mappi Gelar Pencangan Zona Integritas, untuk Menuju WBK dan WBBM
![Kepala BPS Kabupaten Mappi saat Berikan Sambutan (1)](https://i0.wp.com/papuaselatanpos.com/wp-content/uploads/2022/11/Kepala-BPS-Kabupaten-Mappi-saat-Berikan-Sambutan-1.jpeg?fit=1024%2C769&ssl=1)
Kepala BPS Kabupaten Mappi saat Berikan Sambutan. Foto: PSP/RADE
Mappi, PSP – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mappi gelar kegiatan Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di aula kantor BPS. Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Kadis Pendapatan Daerah, Kadis Disduk Capil, Sekertaris Kominfo, perwakilan TNI/Polri dan para hadirin tamu undangan lainnya.
Kepala BPS Kabupaten Mappi Arther L. Purmiasa menyampaikan bahwa, hakekat pembangunan zona integritas untuk membangun dan mengimplementasikan progaram Reformasi Birokrasi (RB) secara baik, sehingga mampu membutuhkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya kerja yang melayani publik secara baik. RB merupakan salah satu langkah awal dalam mendukung progaram pemerintah untuk penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efesien, sehingga dapat membantu melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.
“Permenpan-RB nomor 52 tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, BPS secara cepat dapat beradaptasi dengan intruksi tersebut, dan Pembangunan Zona Integritas yang dilakukan BPS RI pada tanggal 10 Februari 2014 yang melibatkan seluruh unsur pimpinan BPS RI dan BPS Provinsi seluruh Indonesia dengan menghadiri unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian RB dan Ombudsman RI sebagai pihak yang menjadi saksi,” jelas Kepala BPS saat berikan sambutan, belum lama ini.
![](https://i0.wp.com/papuaselatanpos.com/wp-content/uploads/2022/11/Kepala-BPS-Kabupaten-Mappi-saat-Berikan-Sambutan-2.jpeg?resize=640%2C476&ssl=1)
Kepala BPS juga mengatakan, Pembangunan Zona Integritas yang disusun oleh BPS sangat selaras dengan RB BPS tahun 2010-2014, sehingga berdampak positif karena BPS dengan cepat beradaptasi dan bisa menyesuaikan. RB BPS terdiri dari delapan (8) area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, peraturan perundang-undangan, SDM, tatalaksana, pengawasan, pelayanan publik, akuntabilitas dan pegawai BPS yang bebas dari praktek KKN.
“Reformasi BPS ada keterkaitannya dengan Pembangunan Zona Integritas yang telah disenergikan, dengan membuat deskrisi Implementasi program kegiatan yang terintegrasi dalam perwujutan pencapaian Visi dan Misi BPS. Pembangunan Zona Integritas terukur dengan indikator pengungkit 60% persen meliputi manajemen perubahan, tata laksana, penataan SDM, penguatan pengawasan, pengukuran kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik, dan untuk indikantor 40% persen meliputi indikator kualitas layanan publik, survei tentang persepsi korupsi di external serta persepsi kualitas pelayanan,” terangnya.
Kepala BPS mengaku, dari kedua indikator pengungkit dan hasil, BPS telah melaksanakam seluruh program yang berunjuk pada pencapaian dua indikator tersebut, dan untuk pengukuran eksternal BPS secara keseluruhan termasuk BPS kabupaten mappi telah melaksanakan Survei Kebutuhan Data (SKD) yang bersifat baseline-tahunan dengan target user responden adalah penguna data BPS. Kegiatan SKD ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan BPS serta pengendalian korupsi pada seluruh jajaran BPS, namun capaian hasil survei cukup membanggakan, karena dalam waktu tiga (3) tahun terakhir, capaian indikator pelayanan data BPS kabupaten mappi terhadap consumer memiliki nilai diatas 80% persen, maka capaian ini merupakan hasil dari peningkatan pelayanan BPS.
“BPS kabupaten mappi telah mengambil langkah konkrit untuk pencapaian target dan sasaran diantaranya pembentukan Tim RB BPS dengan tugas utama adalah merencanakan, menyusun menjalankan dan mengawal seluruh rangkaian program kegiatan RB, serta memastikan target yang ditetapkan dapat berhasil, karena keberhasilan dari pengukuran indikator internal ditunjukan dengan pencapaian akuntabilitas kinerja satker dimana yang mengalami peningkatan nilai SAKIP dalam kurun dua (2) tahun. Telah membangun suatu sistem penilaian akuntabilitas kinerja serta implementasikan pengendalian internal (SPI) bebas web-programing yang menyesuaikan tuntutan revolusi industri 4.0, karena perubahan diperhatikan pada tahapan proses binis yang dibangun BPS kabupaten mappi melalui sinkronisasi program kegiatan antara BPS Provinsi dan BPS Kabupaten melalui real time pelaksanaan kegiatan pendataan lapangan yang berbasis CAP/ Android-Base, serta beberapa proses kegiatan yang berbasis web-system,” ucapnya. Ia juga sampaikan, selain pengembangan web-system secara internal BPS telah melakukan evaluasi penatalaksana SDM secara komprehensif dan terukur, serta beberapa capaian target yang telah diraih diantaranya penyediaan SDM kompetitif di lingkungan BPS, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat dan didukung oleh sistem manajemen perubahan yang terstandarisasi. Seluruh agenda Pembangunan Zona Integritas BPS kabupaten mappi telah berjalan sesuai track yang diharapkan, maka kedepannya agenda besar kami adalah membangun suatu kolaborasi serta elaborasi yang kaut dengan berbagai stakeholder terkait. [RADE-NAL]