ASN dari Pusat dan Provinsi Papua Direlokasi Ke PPS ? JGG : Prioritaskan Tuan Rumah Dulu

0

Drs. Johanes Gluba Gebze

Merauke, PSP –  Sesuai penyampaian tim transisi Kemendagri untuk Provinsi Papua Selatan, akan didorong pegawai – pegawai dari 3 sumber guna menduduki jabatan di birokrasi PPS. Baik bersumber dari pusat kementrian dan lembaga terkait, Provinsi Papua yang sempat menjadi provinsi induk kemudian bersumber dari 4 kabupaten yang menjadi cakupan wilayah PPS.

Upaya ini dirasa tidak masalah, namun kejelian untuk memprioritaskan tuan rumah terlebih dahulu menjadi sangat penting. Mengingat pentingnya etika dalam birokrasi.

Menurut Mantan Bupati 2 periode Drs. Jhon Gluba Gebze berbicara mengenai urusan pemerintahan ada urusan absolut yang menjadi urusan pihak pusat dan kemudian ada urusan koheren yang adalah urusan pemerintahan yang dibagi baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

“Urusan pemerintahan koheren itu yang diserahkan ke daerah, itulah yang menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah,” ujar JGG dari balik selulernya.

Nah, lanjut dia, sampai saat ini belum diketahui berapa jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk birokrasi pemerintahan.

“Kita kan ada dua cakupan wilayah, ada yang 4 kabupaten, tetapi juga dari masyarakat hukum sebagaimana diatur dalam undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang DOB, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah, disini kan ada 6 kesatuan masyarakat hukum, Marind, Muyu, Mandobo, Mappi, Auyu dan Asmat lalu tambah dengan saudara2 nusantara yang sudah lama ada disini, lalu mereka itu mau digeser kemana, disitu kan ada pegawai tuan rumah,” ujar JGG menjelaskan.

Menurut JJG, mengedepankan pegawai tuan rumah untuk mengisi jabatan – jabatan di PPS sebagai salah satu bukti hasil perjuangan selama 22 tahun.

“Nah atur dulu ASN tuan rumah kalau belum selesai, belum cukup baru dibuka untuk provinsi, atau daerah lain atau pusat disitu. Itu kita bicara soal etika pemerintahan, jadi jangan serta merta mumpung ada DOB lalu mereka digusur kemudian merek lah yang menempati posisi posisi strategis, tidak seperti itu 

Kita sudah berjuang 20 tahun itu kan bukan untuk siapa – siapa, kita berjuang juga kan untuk kita kelola dengan SDM yang kita miliki,” terang JGG.

Menurut dia, kearifan dalam melakukan sesuatu menjadi sangat akan berharga.

“Jadi sementara, akoomodir dulu itu ASN – ASN dari 4 kabupaten Nanti sekiranya kurang baru dipersilahkan provinsi dan pusat untuk mengisi, kekosongan yang tidak bisa dipenuhi dari ASN lokal. Kita mesti arif, masa tuan rumah mau diserobot. Suku – suku yang menjadi Lopus DOB juga harus mendapatkan proporsi,” pesannya. [ERS]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *