Sekda : Rp. 1 Milliar Sudah Disediakan Untuk Tunjang Kegiatan Pj Gubernur
Edison Siagian
Merauke, PSP – Kelompok Kerja (Pokja) I Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) Kemendagri terus melakukan konfirmasi terkait dana hibah untuk penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan memperlancar proses peresmian Papua Selatan.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) I Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Edison Siagian mengatakan, pihaknya terus melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap sejumlah ketentuan yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten di Papua Selatan. Berdasarkan kunjungan gelombang kedua Pokja I tersebut, didapati masih adanya beberapa kesepakatan yang perlu terus diperjelas pemenuhannya.
“Menyangkut pemberian dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua dan empat kabupaten seperti Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel kepada Provinsi Papua Selatan. Pokja satu terus mengecek berbagai perkembangan dari hasil kesepakatan ini,” kata Edison.
Sementara itu Sekda Kabupaten Merauke Ruslan Ramli kepada wartawan mengatakan, memang kesepakatan bersama di awal menyangkut dana hibah untuk Papua Selatan merupakan komitmen bersama empat kabupaten
“Memang itu bagian dari komitmen pada waktu itu, total keseluruhan Rp. 50 Milliar, dan Kabupaten Merauke menyanggupi 20 Milliar, tetapi kan tidak disebutkan akan direalisasikan diperubahan APBD,” ujar Sekda di ruang sidang DPRD Merauke kemarin.
Sekda menyebutkan, mengenai komitmen Bupati Merauke terkait 20 Milliar itu akan menjadi atensi di APBD 2023
“Jadi untuk peresmian yang direncanakan di bulan Oktober nanti, itu sudah disediakan anggarannya sudah di split sedikit. LKPJ dalam perubahan kemarin itu bagian dari tahun lalu, ini kan kita menyusun di perubahan, harusnya itu memang masuk di perubahan APBD tapi sudah disepakati kemarin, hanya kita hibahkan beberapa saja untuk menunjang kegiatan Pj. Gubernur untuk 3 bulan kedepan misalnya dilantik Oktober, Itu sudah ada 1 Milliar. Jadi selain sarana prasarana disiapkan ada juga fresh money yang diberikan,” jelas Sekda.
Ditambahkan, untuk 2023 semua akan di akumulasi dari empat kabupaten.
“Jelas nanti di akumulasi semua kabupaten maupun provinsi Papua, itu nanti juga pemerintah provinsi menyusun APBD Mini nya sekalipun belum ada DPR nya, kemudian di evaluasi oleh Kemendagri dan dasar keputusan nanti ditetapkan oleh Pj. Gubernur,” tambah Sekda. [ERS-NAL]
