Buka Musrenbang, Pj Bupati Mappi : Usulan Program-program Harus Disesuaikan dengan Keuangan, dan Kebutuhan Daerah
Mappi, PSP – Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi gelar kegiatan (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Musrenbang tahun anggaran 2023, dalam rangka penyusunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) RKPD di tahun 2022. Dengan mengusung tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial melalui Sektor Strategis dan Penciptaan Inklusivitas yang berkelanjutan. Kegiatan Musrenbang berlangsung di (Gedung Olahraga) GOR kepi, dan langsung dibuka oleh Pj Bupati Mappi yang di damping oleh Wakil Ketua II DPRD Mappi dan Kepala Bappeda.
Dalam sambutan, Pj Bupati Mappi Michael R. Gomar, S.STP., M.Si menyampaikan, sesuai dengan tahapan yang diamanatkan dalam undang-undang Musrenbang dalam rangka RKPD harusnya dilaksanakan di awal tahun, tetapi karena untuk pembangunan daerah, sehingga harus dilaksanakan pada dini hari. Namun dengan berjalannya kegiatan Musrenbang, tentu tidak mengurangi semangat dan cita-cita dalam membangun daerah ini.
“Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, serta berbagai peraturan lainnya, yang mana Musrenbang merupakan agenda rutin tahunan yang wajib dilaksanakan dengan tahapan-tahapan Musrenbang yang sesuai dengan undang-undang. Intruksi kementerian dalam negeri nomor 70 tahun 2021, tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah, dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022,” jelas Pj Bupati Mappi saat berikan sambutan, Senin, (18/7/22).
Sambungnya, maka dengan intruksi ini diharapkan pada seluruh (Organisasi Perangkat Daerah) OPD untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022. Hal ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan formulasi program dan kegiatan yang akan dimasukan pada RKPD tahun anggaran 2023, dengan mengacu pada anggaran strategis OPD tahun 2023 sampai 2026.
“Pelaksanaan Musrenbang ini, merupakan bentuk komulatif dari sekian perencanaan yang diusulkan dari tingkat kampung dan tingkat distrik, sehingga dengan program kegiatan yang diusulkan, bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program yang menjadi prioritas atas kebutuhan-kebutuhan serta aspirasi dari masyarakat. Proses ini dilakukan dalam rangka menyusun RKPD, agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yang akan didiskusikan secara bersama-sama dari berbagai stakeholder dan pelaku pembangunan, bisa ditetapkan pada program yang menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan,” terang Pj Bupati.
Pj juga mengajak, agar Musrenbang ini bisa menjadi forum tertinggi, dalam proses penjaringan aspirasi atas kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah ini, karena melihat banyak mengalami penurunan dari segi minat dan dianggap sebagai kegiatan formalitas. Tetapi secara bersama berharap, agar kegiatan Musrenbang ini bisa mempertimbangkan semua usulan-usulan baik fisik infratruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan usulan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan betul-betul menjadi prioritas. “Dalam pelaksanaan Musrenbang ini, kiranya dapat disepakati bersama usulan-usulan yang menjadi prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia. Dan dengan tema percepatan pemulihan ekonomi dan sosial melalui sektor strategis dan penciptaan inklusivitas yang berkelanjutan, dengan dukungan peningkatan tata kelola pemerintaan untuk pelayanan public yang lebih baik,” pungkasnya. [RADE-NAL]