Dukung PPS Solidaritas Masyarakat Wilayah Adat Anim Ha Sampaikan Pernyataan

Merauke, PSP – Dukung Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan (PPS) solidaritas masyarakat wilayah adat Anim Ha yang mencakup empat kabupaten yakni kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Asmat lakukan aksi rekonsiliasi menuju papua damai, dengan tujuan agar bisa dipercepat pembentukan (Provinsi Papua Selatan) PPS dapat berlangsung secepatnya.

Aksi rekonsiliasi menuju papua damai berlangsung di beberapa titik yakni gedung DPRD merauke dan (Lingkaran Brawijaya) Libra.

Selaku penyampaian aspirasi, Ketua/Koordinator Lapangan Paskalis Imadawa mengatakan, saat ini kami sedang melihat sebuah proses yang menuju pada DOB di wilayah papua selatan sedang tidak berjalan baik, maka kami melakukan aksi rekonsiliasi menuju papua damai. Dan sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat 1 yang mengatur dengan jelas bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota,” yang di atur dalam undang-undang.

“Dan kelihatannya implementasi undang-undang 1945 pasal 18 ayat 1 ini sudah mulai masuk pada titik-titik finis, maka biasanya ketika sudah mendekati titik finis ada kelemahan-kelemahan, sehingga kita jangan menunggu dan berharap, tetapi kita harus bergerak serta menyuarakan agar DOB ini bisa segera diimplementasikan di wilayah papua selatan,” ujar Ketua/Korlap saat menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Merauke,).

Selanjutnya, ia mengatakan, memang kita ketahui bersama bahwa ada beberapa wilayah kabupaten di papua yang menolak DOB secara umum, tetapi pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan pada pemerintah pusat bahwa khususnya wilayah papua selatan yang terdiri dari empat kabupaten tidak menolak DOB, dan kami tetap mendukung adanya DOB di wilayah papua selatan.

Adapun pernyataan sikap yang dibacakan di gedung DPRD merauke yakni,” solidaritas masyarakat wilayah adat Anim Ha mendukung pembentukan DOB di provinsi papua yang meliputi, DOB Provinsi Papua Selatan, DOB Provinsi Papua Tengah dan DOB Provinsi Papua Pengunungan Tengah. Kemudian meminta pada pemerintah pusat, Presiden Republik Indonesia, Gubernur Papua, DPRP, MRP dan pemerintahan kabupaten merauke, agar segera merespon aspirasi masyarakat, demi menunjang kesejahteraan rakyat papua dan menangani dinamika sosial politik yang berkembang di tanah papua, khusus kabupaten merauke. Mendorong pemerintah pusat untuk tetap konsisten dalam agenda pembahasan dan penerapan pembentukan DOB di provinsi papua. Meminta kepada forum kepala daerah se-tanah Papua, agar bersama-sama mendukung segala bentuk kebijakan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini pemekaran provinsi di tanah papua. Kami solidaritas masyarakat wilayah adat Anim Ha mendukung sepenuhnya program dan kebijakan, terutama dalam pembentukan DOB PPS, dan dengan adanya pembentukan ini akan mendorong dampak positif bagi rakyat papua serta akan ada pemerataan pembangunan. Dan pemekaran DOB diharapkan mampu menjadi semakin maju dalam setiap lini kehidupan, sehingga masyarakat jauh akan hidup lebih sejahtera,” merauke (14/3/22).

Di tanggapi oleh Anggota DPRD Merauke Fraksi Gerindra Moses Y. Kaibu. Ia mangatakan, terkait dengan aspirasi yang disampaikan dini hari, tentu dalam perjalanan DPRD sedang melakukan perintis kegiatan atestasi yang dimana kegiatan ini sedang berjalan terus. DPRD di kabupaten merauke telah melakukan koordinasi dengan beberapa kabupaten yang termasuk wilayah papua selatan, kemudian aspirasi yang disampaikan ini, kami bersama pimpinan akan berusaha untuk menyampaikan di pemerintah pusat. “Namun perlu kita ketahui bahwa, dengan semakin dekatnya DOB di wilayah papua selatan, tentu akan terjadi banyak perubahan, sehingga saya berharap sebagai anak negeri kita harus berkomitmen untuk menjaga kebersamaan kita agar orang asli papua tidak tergusur ditanah ini. Dan secara pribadi saya mendukung penuh adanya DOB di wilayah papua selatan,” pungkasnya. [RADE-NAL]