Beri Uang Tanda Ikat Untuk Buka Palang
Pemda Merauke Beri Uang Tanda Ikat Penyelesaian Hak Ulayat Tanah Dinas Kesehatan. Foto: PSP/WEND
Merauke, PSP – Pemerintah Kabupaten Merauke memberikan uang sebagai tanda ikat sebesar 50 juta rupiah kepada pihak keluarga pemilik ulayat yang melakukan pemalangan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke.
Bupati Kabupaten Merauke, Romanus Mbaraka mengemukakan bahwa uang ikat sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan pembayaran hak ulayat kepada pihak keluarga di tahap kedua.
“Ini persoalan tanah Dinas Kesehatan, tapi kan harus diteliti dasar hukumnya baik-baik. Sehingga ketika kita menentukan dana pembayaran, harus berdasarkan realita. Karena pemerintah pernah membayar lewat disposisi mantan Bupati pak Freddy sebesar 15 miliyar rupiah,” terangnya di Gedung Negara, Senin (1/11/2021).
Bupati menjelaskan bahwa penyelesaian pembayaran tanah ulayat selama ini terkendala oleh dasar hukum yang menyatakan bahwa seluruh tanah yang telah bersertifikat, haram hukumnya dilakukan penebusan kembali.
“Lalu juga pemerintah sendiri sudah punya setifikat. Pemerintah sudah menggunakan tanah itu sudah lebih dari 25 tahun. Sehingga perlu ada undang-undang yang disahkan oleh semua pihak, termasuk para penegak hukum, untuk sepakat berapa nilai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Karena nanti kita akan bahas dulu dengan kejaksaan, karena kita sudah kerja sama dengan Kejaksaan, untuk semua tanah yang sudah diproses oleh pemerintah, diselesaikan oleh jalur hukum,” ujar Bupati.
Dalam persoalan penyelesaian hak ulayat, Romanus mengaku akan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memberikan penghargaan kepada pemilik ulayat, sebagaimana pemerintah telah menjamin itu.
Sementara itu, Kuasa Hukum Pengurus Hak Ulayat Tanah Dinas Kesehatan, Endru Donstus Mahuze, pihaknya hanya meminta kejelasan penyelesaian hak ulayat dari pemerintah Kabupaten Merauke.
“Kami hanya meminta kepastian bupati, karena kita punya perjuangan dan kita punya tanah sudah terlanjur dan sisa tahap duanya saja yang belum. Jumlah total keseluruhan tahap 2 ada 15 milyar, dari total 30 milyar. Ini tanda ikat pemerintah untuk ada pembahasan lanjut, supaya turun palang, dan aktifitas pemerintah bisa aktif,” jelasnya. [WEND-NAL]
