25 Oktober 2021

Papua Selatan Pos

Berita harian pagi Papua Selatan Pos

Sambangi Puskesmas Sota, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sebut Negara Sudah Hadir Dalam Program JKN-KIS

Merauke, Jamkesnews – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena melakukan kunjungan ke Puskesmas Sota, Kabupaten Merauke, Selasa (12/10). Puskesmas Sota merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan merupakan FKTP terakhir yang berada di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan negara tetangga yakni Papua New Guinea. Kunjungan tersebut dilakukan guna meninjau layanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dalam kunjungan tersebut, Melki menyampaikan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan khusunya didaerah perbatasan. Menurutnya, ada resiko multi pelayanan yakni warga NKRI dan warga negara tetangga.

“Pelayanan kesehatan didaerah perbatasan perlu ada penguatan dan perhatian khusus. Sistem pelayanan kesehatan bagi warga NKRI sudah terjamin oleh JKN-KIS namun apabila ada warga dari negara tetangga yang datang berobat juga perlu diatur tersendiri. Saya melihat sistem pelayanan kesehatan di FKTP ini sudah bagus dan sudah membuktikan bahwa negara telah hadir memberikan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Helena, yang merupakan petugas Puskesmas Sota menyampaikan harapannya terkait dengan pengaturan sistem pelayanan kesehatan daerah perbatasan serta penyesuaian pengaktifan peserta segmen Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

“Besar harapan kami adanya pengaturan sistem pelayanan kesehatan daerah perbatasan yang dapat mengakomodir kondisi yang ada saat ini. Beberapa waktu yang lalu saya sudah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Merauke terkait adanya beberapa warga yang segmen PBI-JK yang dimutasi nonaktif. Kami sudah bekerjasama dengan pihak Distrik untuk melakukan verifikasi lanjutan mengenai hal tersebut,” ucapnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke, Achmad Zainuddin menyambut baik upaya tersebut untuk perbaikan data dan pengusulan pengaktifan kembali untuk peserta segmen PBI-JK serta menyampaikan pentinganya kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

“Pemenuhan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi peserta JKN-KIS tidak bisa hanya dilakukan oleh BPJS Kesehatan saja ataupun stakeholder pelayanan kesehatan. Peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk menunjang perbaikan layanan. Terkait dengan data peserta segmen PBI-JK atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/2021 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021 dapat diajukan pengaktifan kembali

dimana sebelumnya sudah dilakukan validitas data dan mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial untuk dapat dilakukan reaktivasi peserta sesuai ketentuan yang berlaku”, tutup Achmad. (ar)

error: Content is protected !!