Wamen ATR : Pemerintah jangan takut memutuskan kepemilikan tanah masyarakat yang berbadan hukum
Wamen ATR BPN Surya Tjandar di Kelurahan Seringgu Jaya. Foto: PSP/ERS
Merauke, PSP – Tepat seminggu lamanya Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasioanal Surya Tjandra, berada di Papua. Selama 3 hari Wamen berada di Papua Selatan baik di Merauke maupun Boven Digoel.
Di Merauke Wamen menghimpun beberapa persoalan, salah satunya mengenai masih adanya tanah jual diatas jual atau sertifikat diatas sertifikat. Begitupun tentang persoalan hak ulayat adat.

Kunjungan ini merupakan tugas dari presiden khususnya yang tertera dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2020 tentang peningkatan kesejahteraan.
“Kami akan follow up masukan – masukan ini salah satunya kami akan diskusikan dengan Wamen PUPR,” kata Wamen kepada wartawan.
Wamen mengatakan, tentang masih adanya tanah masyarakat memiliki sertifikat diatas sertifikat ataupun jual diatas jual, perlu dipahami bahwa proses penyelesaiannya perlu melihat kembali ke belakang.
“Kita tidak bisa hanya melihat yang sekarang, tapi perlu melihat yang lalu disamping itu harus juga bergerak maju, ini penting, penghargaan juga harus diberikan kepada hak yang sudah diberikan,” tegas Wamen.
Dikatakan Wamen, pemerintah juga tidak perlu takut memutuskan kepemilikan tanah masyarakat yang sudah berbadan hukum. Walaupun memang diperlukan sikap kehati – hatian.
“Kita juga harus sensitif dengan klaim dari pihak adat, nanti coba kita cari jalan tengah yang pas tapi ini harus hati – hati. Kalau memang clear kita putuskan, ketika jelas kita harus putuskan juga, pemerintah jangan takut juga karena ada pengadilan, dan segala macamnya. Tapi harus hati – hati,,” kata Wamen.
Ditambahkan Wamen, persoalan mengenai klaiam diatas klaim tanah itu diperlukan kerendahan hati. “Dalam beberapa konteks kita juga korban dan bisa juga jadi pelaku. Ini perlu kerendahan hati, keterbukaan. Yang jelas sikap dari kami kita akan terbuka,” jelas Wamen. [ERS-NAL]
