Dewan Bentuk Timker Penolakan Balon Bupati Non OAP

 Merauke, PSP – Demo penolakan bakal calon bupati bukan Orang Asli Papua (OAP) yang dilakukan terus menerus memaksa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke untuk ikut merespon aspirasi tersebut.  Yang mana, massa pendemo meminta aspirasi mereka harus disampaikan oleh wakil rakyat ke pemerintah pusat agar bagaimana calon bupati di Merauke diharuskan orang Papua Marind.

Kamis (27/8) di ruang sidang DPRD Merauke, melalui rapat kerja dewan, DPRD membentuk tim kerja untuk memfasilitasi dan mengawal masyarakat yang mengatasnamakan solidaritas masyarakat Papua Merauke ke pemerintah pusat.

Dalam rapat kerja itu, Wakil Ketua II DPRD Merauke Dominikus Ulukyanan,S.Pd ditunjuk sebagai ketua tim yang akan berangkat mendampingi masyarakat pendemo membawa aspirasi mereka ke pusat. Juga didampingi Sekretaris Dewan, Agustinus Djoko Guritno bersama beberapa anggota dewan lainnya.

Ketua DPRD Merauke, Ir. Drs. Benjamin Izaac Rudolf Latumahina yang memimpin rapat kerja itu mengatakan, dewan akan mendampingi masyarakat itu membawa aspirasi mereka ke pemerintah pusat dalam hal ini presiden maupun mentri dalam negri.  “Iya, seperti permintaan mereka kemarin, kita usahakan ke presiden maupun mendagari diketua pak wakil nanti,” ujar Benny.

Walaupun, kata Benny, hasil jawaban dari Jakarta belum bisa dijamin bahwa perubahan regulasi dan peraturan bisa dilakukan. “Hasil dari sana memang kita belum bisa menduga. Tapi hasil rekom kemarin itu yang diupayakan dilanjutkan,” katanya.

Dikatakan, hanya beberapa orang saja yang sedianya akan diikutkan ke Jakarta membawa aspirasi. “Dalam waktu dekat,” kata Benny. Diharapkan, kata Benny, pemerintah daerah juga bisa terlibat dalam memfasilitasi masyarakat bertemu pemerintah pusat. Begitupun menyangkut pembiayaan. [ERS-NAL]