Pertimbangan Kondusifitas Alasan Pengumuman CPNS Ditunda
Rapat kordianasi penundaan pengumuman CPNS bersama tokoh agama, lintas entis dan tokoh adat. Foto: PSP/WEND
Merauke, PSP – Pertimbangan menjaga kondusifitas menjadi salah satu alasan penundaan pengumuman hasil seleksi calon pengawai negeri sipil (CPNS) formasi 2018. Demikan disampaikan Pejabat Seketaris Daerah, Ruslan Rami di dalam pertemuan bersama lintas etnis, tokoh agama dan tokoh adat di Ruang Rapat Kantor Bupati, Rabu (12/8/2020).
“ Dengan pertimbangan menjaga kondusifitas di Kabupaten Merauke, dan juga sesuai petunjuk provinsi, akan kita tunda. Nanti akan diumumkan langsung oleh pak bupati,” kata Ruslan.
Beberapa pertimbangan lainnya, lanjut Ruslan, mengingat saat ini pemerintah daerah masih terus mengkaji terkait proporsi 80 persen untuk orang asli papua (OAP) dan 20 persen non OAP. Kebijakan ini diambil agar anak-anak Papua bisa menjadi pemimpin ditanahnya sendiri
“Ini dimasudkan agar proporsi 80:20 bisa divalidasi, sehingga pada saat pengumuman nanti proporsi orang Papua betul-betul terjawab. Dari kebijakan 80 persen OAP, 50 persennya dipastikan adalah saudara-saudara kita OAP asli Marind. Sedangkan 30 persennya OAP diluar Marind. Dari 20 persen non Papua, 10 persennya itu diperuntukan kepada anak-anak yang orang tuanya perintis. Selain itu, sesuai arahan pak bupati juga bahwa formasi kita sebanyak 472. Jadi butuh waktu untuk memverifikasi itu,” sebutnya.
Selain pengumuman CPNS, Pemda saat ini juga sedang mengkaji porsi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan kebijakan pemerintah, bahwa nantinya juga akan diorientasikan untuk OAP. Nantinya, P3K akan diutamakan bagi yang telah mengabdi dengan usai diatas 35 tahun.
“Kaitannya dengan P3K, ini lagi digodok dan dikomunikasikan. Dimana akan kita atur juga proporsinya nanti. Untuk saudara-saudara kita yang sudah mengabdi akan kita seleksi dan proporsinya akan kita berikan lebih kepada saudara-saudara kita yang OAP,” terangnya.
Berkenaan dengan alasan pengunduran pengumuman CPNS, Ramli mengajak kepada semua pihak, baik lintas etnis, tokoh agama dan tokoh adat untuk sama-sama menjaga kondusifitas saat pengumuman nanti. “Kita ingin memastikan bahwa, kebijakan ini tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka hari ini kita membangun pesepsi yang sama, jangan sampai saat nanti diluar berbicara sesuatu yang tidak bisa dipertangungjawabkan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya. [WEND-NAL]
