-Iuran BPJS Kesehatan Naik- Erfan: Hanya Untuk Kelas 1 dan 2, Sekmen Masyarakat yang Mampu

Erfan Chandra Nugraha
Merauke, PSP – Pemerintah kembali menaikan iuran Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi peserta non PBI (Penerima Bantuan Iuran) kelas 1 dan 2. Hal ini sesuai dengan perpres No 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke, Erfan Chandra Nugraha menjelaskan dari 132 juta total peserta BPJS Kesehatan yang digratiskan oleh pemerintah. Kemudian, hanya 13 juta yang merupakan peserta non PBI. Selain itu, dari 13 juta masih dipecah lagi menjadi 3 kelas, dan di kelas 3, pemerintah tidak menaikan. Artinya, yang terdampak kenaikan hanya masyarakat mampu di kelas 1 dan 2.
“BPJS itu ada dua golongan besar, PBI dan non PBI yang sudah diatur oleh Pemerintah. Secara nasional ada 132 juta yang dibayarkan oleh PBI gratis, nah sisanya yang Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) hanya 13 juta saja, itu pun yang kelas 3-nya tetep disubsidi, sesuai dengan rekomendasi dari DPR. Nah yang sekmen kelas 1 dan 2 itu sekmennya mampu. Jadi yang sekemen mampu ini yang didorong kalau mampu maka bayar iuran, karena kita lupa, bahwa asas program ini adalah gotong royong, kalau mampu ya bayar,” kata Erfan kepada Papua Selatan Pos, diruang kerjanya, Selasa (19/5/2020).
Erfan menyebutkan, berdasarkan total peserta BPJS Kesehatan di Merauke, ada sekitar 85 persen peserta PBI yang ditanggung oleh pemerintah secara gratis. Sedangkan, hanya sekitar 10 persen masyarakat miskin dan betul-betul. Artinya yang terdampak kenaikan hanya masyarakat yang mampu.
“Di Merauke sendiri ada 267 ribu yang sudah peserta JKN secara keseluruhan. Sementara jumlah penduduk yang dicatat 278. Sehingga persentasenya sekitar 95 persen, dan 4 persen saja yang belum menjadi peserta. Kemudain dari 267 ribu, 18.328 ribu itu PBI yang gratis semua. Sedangkan kalau secara data statistik data orang miskin kan Cuma 10 persen. Maka ini sudah lebih dari itu, dan orang miskin sudah tidak masalah. Karena sudah 85 persen masyarakat sudah dibantu oleh pemerintah,” ujarnya. [WEND-NAL]