Di Papua Selatan 225 Orang Terdiagnosis Malaria Setiap Hari
Merauke, PSP – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengungkapkan bahwa rata-rata 225 warga di wilayah tersebut terdiagnosis malaria setiap hari. Kondisi itu menjadi salah satu tantangan serius yang harus segera ditangani melalui kolaborasi lintas sektor.
Hal itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, saat mewakili Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo membuka Pertemuan Tingkat Tinggi Percepatan Imunisasi, Pengendalian Malaria, dan Penurunan Kematian Ibu dan Anak di Swiss-Belhotel Merauke, Selasa (23/6).
Mengacu pada laporan panitia, Guritno mengatakan sebanyak 225 warga Papua Selatan rata-rata terdiagnosis malaria setiap hari.
“Saya ingin kita merenungkan angka itu selama dua hari pertemuan ini berlangsung,” kata Guritno.
Menurutnya, jika kondisi tersebut terus terjadi, maka sekitar 450 orang akan jatuh sakit akibat malaria selama berlangsungnya pertemuan. Sebagian besar penderita merupakan Orang Asli Papua (OAP), termasuk anak-anak dan balita.
“Pertanyaannya bukan lagi apa masalahnya, tetapi apa yang kita putuskan hari ini untuk mengubah keadaan itu di masa depan,” ujarnya.
Pertemuan yang mengusung tema “Papua Selatan Bangkit, Imunisasi Lengkap, Bebas Malaria, Ibu dan Anak Selamat untuk Generasi Anim Ha” itu menjadi wadah penguatan komitmen lintas sektor dalam mempercepat cakupan imunisasi dasar lengkap, pengendalian malaria, serta penurunan angka kematian ibu dan anak.
Guritno menjelaskan, istilah Anim Ha dalam kearifan lokal Marind berarti manusia yang hidup atau manusia sejati. Generasi Anim Ha yang dicita-citakan adalah generasi Papua Selatan yang tumbuh sehat, terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah, serta dilahirkan oleh ibu yang selamat.
“Visi itu tidak akan terwujud jika kita terus bekerja sendiri-sendiri sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa satu komando dan arah yang sama,” katanya.
Ia menegaskan, percepatan pembangunan sektor kesehatan di Papua Selatan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023.
Dalam sambutannya, Guritno juga menggambarkan kondisi yang masih dihadapi masyarakat di sejumlah wilayah terpencil Papua Selatan.
“Saat kita duduk di ruangan ini, di kampung-kampung sepanjang Sungai Digul, pesisir Asmat, hingga pesisir Merauke, ada ibu yang menggendong anaknya yang demam menggigil karena malaria. Mereka harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mencapai puskesmas terdekat,” ujarnya.
Ia menambahkan, masih ada bayi yang belum pernah mendapatkan imunisasi karena belum terjangkau layanan kesehatan, serta ibu hamil yang mengalami komplikasi namun kesulitan mengakses fasilitas medis.
“Ini bukan cerita masa lalu, tetapi masih terjadi hingga hari ini,” tegasnya.Pada kesempatan itu, Guritno juga menyampaikan apresiasi kepada UNICEF dan Gavi atas dukungan yang diberikan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Papua Selatan.
Ia berharap pertemuan yang berlangsung selama dua hari, 23–24 Juni 2026, tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata.
“Saya tidak ingin pertemuan ini berakhir sebagai ritual, tetapi menghasilkan komitmen yang nyata,” ujarnya.
Guritno menantang seluruh peserta untuk menyusun rencana tindak lanjut yang konkret dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), lengkap dengan target, jadwal pelaksanaan, dan dukungan anggaran.
“Bukan rencana yang indah di atas kertas, tetapi rencana yang memuat siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, dan dengan anggaran berapa. Saya akan meminta laporan kemajuannya secara berkala,” katanya.
Usai menyampaikan sambutan, Guritno mewakili Gubernur Apolo Safanpo menabuh tifa sebagai tanda resmi dibukanya Pertemuan Tingkat Tinggi Percepatan Imunisasi, Pengendalian Malaria, dan Penurunan Kematian Ibu dan Anak di Papua Selatan. [ERS-NAL]
