Pemprov Papua Selatan Gelar Apel Kendaraan Dinas, Targetkan Raih Opini WTP
Pengecekan kendaraan dinas yang mencakup roda dua, roda tiga, roda empat, hingga kendaraan operasional lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Merauke, PSP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggelar apel kendaraan dinas yang mencakup roda dua, roda tiga, roda empat, hingga kendaraan operasional lainnya di lingkungan pemerintah setempat.
Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Gubernur di kawasan pusat pemerintahan Salor, Merauke, Senin (20/4).
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengatakan apel kendaraan dinas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk pertama kalinya.
Menurutnya, Papua Selatan juga menargetkan menjadi yang pertama di antara empat daerah otonomi baru di Tanah Papua dalam memperoleh opini tersebut.
“Kita di Provinsi Papua Selatan adalah yang pertama melaksanakan 12 roadmap yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Selain itu, Apolo menyebut Papua Selatan juga menjadi yang terdepan dalam memenuhi kriteria kesiapan pembangunan infrastruktur pemerintahan.
“Kita juga yang pertama membangun Kantor Gubernur, Kantor DPR Papua Selatan, dan Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan,” katanya.
Ia menegaskan, apel kendaraan dinas ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik kendaraan yang dimiliki pemerintah daerah.
“Melalui apel ini kita lakukan kroscek antara data dan fisik kendaraan. Jangan sampai dalam data tercatat 100 unit, tetapi yang ada hanya 90 unit,” jelasnya.
Jika ditemukan selisih, lanjutnya, akan dilakukan penelusuran untuk mengetahui keberadaan dan kondisi kendaraan, apakah masih layak pakai, rusak, atau tidak diketahui keberadaannya.
Pengecekan tersebut mencakup seluruh jenis kendaraan dinas, baik roda dua, roda empat, maupun kendaraan operasional lainnya.
Apolo menambahkan, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses validasi dan pengendalian aset daerah guna mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan. “Kehadiran kita semua di sini adalah bentuk komitmen dalam meningkatkan kinerja, pelayanan, serta pengabdian kepada daerah dan masyarakat Papua Selatan,” pungkasnya. [ERS-NAL]
